Covid di Indonesia: Kasus virus corona melonjak, ahli khawatir ada 'bom waktu Covid-19' dalam dua hingga tiga pekan mendatang

Seorang ahli penyakit menular mengaku khawatir bahwa Indonesia kemungkinan akan mengalami ledakan 'bom waktu Covid-19' dalam dua hingga tiga pekan mendatang, jika pemerintah gagal mengantisipasinya.

Kekhawatiran ini dilatari beberapa fakta, seperti kembali melonjaknya kasus Covid-19 di beberapa daerah, menipisnya ketersediaan tempat tidur, hingga memburuknya jumlah pelacakan dan pengujian.

"Kemungkinan terburuknya adalah lonjakan kasus yang sangat besar. Tidak pada akhir Juni ini, tapi setelahnya, terutama jika (antisipasi) tidak dipersiapkan," kata ahli penyakit menular dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/06).

Dia juga menganggap kebijakan yang tidak tepat kemungkinan akan memperburuk situasi, di mana pandemi semakin lama, serta kemungkinan terburuk berupa lonjakan kasus yang diperkirakan mencapai ratusan ribu per hari.

Pemerintah pusat, melalui Satgas Penanganan Covid-19, telah mengimbau pemerintah daerah saling bekerja sama mengenai pemindahan pasien, logistik, serta penambahan kapasitas di rumah sakit.

"Saya minta pemerintah daerah untuk segera konversi tempat tidur semaksimal mungkin dan buka tempat isolasi terpusat jika memungkinkan, untuk menjaga beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak kewalahan," kata Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, Jumat (11/06).

Data Satgas menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau Bed Occupancy Rate (BOR) di Pulau Jawa selama 10 hari belakangan melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 60%.

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Lia Gardenia, mengakui sejumlah daerah mulai melaporkan lonjakan temuan kasus Covid-19 yang ditandai kenaikan drastis tingkat keterisian tempat tidur.

Di Jawa Tengah misalnya, BOR isolasi menyentuh angka 66,89%, sementara di DKI Jakarta tercatat 62,13%.

Baca juga:

'Tak seperti India, tapi bisa ratusan ribu sehari'

Dalam beberapa hari berakhir, grafik kasus infeksi virus corona merangkak naik, tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit menembus 60% dan, klaster-klaster bermunculan di pelbagai daerah.

Epidemiolog dari Griffith University Australia, Dicky Budiman, mengatakan, jika pemerintah gagal mengantipasi lonjakan kasus itu, dia mengkhawatirkan terjadi "lonjakan yang sangat besar".

Hal itu dia utarakan berdasarkan beberapa fakta, seperti kembali melonjaknya kasus Covid-19 di beberapa daerah, menipisnya ketersediaan tempat tidur, hingga memburuknya jumlah pelacakan dan pengujian.

"Kemungkinan terburuknya adalah lonjakan kasus yang sangat besar. Tidak pada akhir Juni ini, tapi setelahnya, terutama jika (antisipasi) tidak dipersiapkan.

"Dan terutama lagi, tidak terkendalinya varian baru yakni khususnya Delta, yang ditemukan di India, atau mungkin ada varian baru lain yang lebih merugikan," ungkap Dicky kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/06).

"Ini artinya kita bisa punya potensi, kalau seperti India, saya belum bisa melihat. Tapi setidaknya mendekati skala besar, kasusnya besar, ratusan ribu sehari, ya bisa. Itu bisa terjadi untuk Indonesia," lanjut Dicky.

Data Satgas Penanganan Covid-19 dalam 10 hari terakhir di Pulau Jawa menunjukkan kasus di DKI Jakarta meningkat hingga 302%. Lonjakan kasus juga terjadi di Yogyakarta yang melejit 107% serta Jawa Timur meningkat 89%.

Lingkaran merah juga tampak pada peta sebaran kasus Covid-19 di Indonesia. Tiga daerah dengan tingkat penyebaran virus corona paling tinggi yakni DKI Jakarta, Jawa Barat, dan Jawa Timur.

Angka penambahan kasus harian selama dua hari berturut selalu menembus delapan ribu orang.

Rinciannya pada 10 Juni terdapat 8.892 kasus dan 11 Juni ada 8.083 kasus. Adapun pada Sabtu (12/6) sempat di angka 7.465 kasus dan Minggu (13/6) kembali naik mencatatkan 9.868 kasus.

Mengapa pemerintah menyatakan 'alarm kegawatan pandemi'?

Juru Bicara Satgas Penanganan Covid-19, Wiku Adisasmito, mengatakan, selain adanya penambahan kasus harian, indikator lain yang disebutnya "patut dijadikan pertanda menyalakan alarm kegawatan pandemi" adalah tingkat keterisian tempat tidur di rumah sakit.

Data Satgas menunjukkan tingkat keterisian tempat tidur rumah sakit atau BOR di Pulau Jawa selama 10 hari belakangan melebihi standar Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) yakni 60%.

Di Jawa Tengah, misalnya, BOR isolasi menyentuh angka 66,89%, sementara di DKI Jakarta tercatat 62,13%.

Itulah sebabnya, Wiku pun mengimbau pemerintah daerah untuk saling bekerja sama bukan hanya soal pemindahan pasien, melainkan juga perbantuan operasional serta logistik.

Ia juga meminta kepala daerah mengupayakan penambahan kapasitas.

"Saya minta pemerintah daerah untuk segera konversi tempat tidur semaksimal mungkin dan buka tempat isolasi terpusat jika memungkinkan, untuk menjaga beban rumah sakit dan tenaga kesehatan agar tidak kewalahan.

"Mohon kerja sama tiap kabupaten/kota untuk saling bahu-membahu secara aktif," kata Wiku dalam konferensi pers pada Jumat (11/06).

Apakah rumah sakit siap?

Sekretaris Jenderal Perhimpunan Rumah Sakit Indonesia (PERSI), Lia Gardenia, mengatakan sejumlah daerah mulai melaporkan lonjakan temuan kasus Covid-19 yang ditandai kenaikan drastis tingkat keterisian tempat tidur.

"Angka kenaikan temuan kasus Covid-19 diperkirakan masih akan terus meningkat di minggu- minggu berikutnya," tutur Lia.

"Belajar dari pengalaman sebelumnya, rata-rata 20% dari total pasien positif Covid-19 itu perlu dirawat di rumah sakit dan 5% di antaranya harus dirawat di ruang isolasi intensif (ICU)," sambung dia.

Demi mengantisipasi lonjakan kasus dan menipisnya keterisian tempat tidur, seluruh rumah sakit anggota PERSI dianjurkan meningkatkan kapasitas ranjang pasien Covid-19.

"Jika BOR-nya terisi lebih 80% dari peruntukan untuk Covid-19, maka kapasitas akan ditambah lagi menjadi 40%. Dan 25% dari tempat tidurnya harus menjadi ICU khusus ruang isolasi Covid-19," terang Lia.

Berdasarkan laporan rumah sakit anggota PERSI, Lia tak menampik antrean pasien di sejumlah IGD pun mulai memanjang. Problem lain adalah, saat pasien mesti dirawat, ada kalanya tempat tidur terbatas.

"Tapi tak semua pasien bersedia dirujuk. Malah ada yang menolak dirawat. Ini kan sebetulnya tidak boleh, apalagi dalam kondisi wabah seperti sekarang," jelas dia.

Untuk mengatasi hal tersebut, Lia menambahkan perlu sinergi antara rumah sakit dan pemerintah daerah.

Selain itu, PERSI juga telah menerbitkan edaran untuk memudahkan anggotanya berkoodinasi saling mengisi jika ada yang kekurangan tempat tidur, logistik, maupun obat-obatan.

'Bom waktu Covid-19'

Sekalipun data yang dihimpun Satgas Penanganan Covid-19 seolah-olah menunjukkan situasi genting, akan tetapi menurut epidemiolog dari Universitas Airlangga, Windhu Purnomo, angka itu tak menggambarkan data sesungguhnya kasus di Indonesia.

"Yang terjadi justru jauh lebih besar," kata Windhu Purnomo kepada Nurika Manan yang melaporkan untuk BBC News Indonesia, Minggu (13/06).

Bertolok pada rendahnya angka tracing atau pelacakan dan testing atau pengetesan, ia meyakini angka sebenarnya boleh jadi delapan kali lipat lebih tinggi dibanding data yang kini dikumpulkan pemerintah.

Dia mengibaratkan kondisi ini seperti bom waktu pandemi yang menunggu waktu untuk meledak. Sebab, ia meyakini, banyak kasus yang belum terdeteksi.

"Itu bisa saya buktikan dengan hitung-hitungan saya, bahwa jumlah kasus aktif yang dilaporkan itu seperdelapan dari yang sesungguhnya.

"Dan itu tidak khas Jawa Timur ya, tapi seluruh Indonesia. Ya itulah, resultante dari semua itu yang menyebabkan bom waktu," ucap Windhu.

Perbanyak testing

Hal serupa diutarakan Dicky Budiman yang lebih 23 tahun bergelut di bidang pengendalian penyakit menular.

Mengacu pada perilaku 80% masyarakat Indonesia yang saat sakit memilih untuk melakukan pengobatan sendiri dan tidak ke rumah sakit, ia menaksir kasus infeksi corona sebenrnya lebih tinggi.

"Jadi kalau sekarang di Indonesia ditemukan peningkatan kasus yang dirawat di rumah sakit, maka kasus di masyarakat bisa delapan kali lebih besar dari itu.

"Baik yang sakit maupun yang meninggal. Ini yang harus disadari dalam konteks Indonesia," tukas Dicky.

Untuk standar pengujian, Indonesia minimal perlu melakukan pengetesan terhadap 39.000 orang per hari, dengan berpatokan pada standar WHO yang mengharuskan testing 1/1.000 orang per minggu.

Dengan asumsi total penduduk Indonesia 270 juta orang, maka seminggu mestinya ada 270.000 orang yang dites dan per harinya 39.000 tes.

"Ini PCR loh ya atau TCM tes cepat molekuler. Sekarang ini kalau kita lihat tes PCR dan TCM kita sudah berminggu-minggu dan berbulan-bulan, yang bagus itu hanya Januari dan Februari.

"Setelah itu sampai sekarang sudah tidak pernah lagi mencapai batas minimum," ungkap dia.

Apakah dilatari semata kasus mudik?

Mereka juga mengingatkan, lonjakan kasus kali ini bukan semata imbas mudik lebaran, melainkan akumulasi buruknya pelbagai strategi penanganan pandemi mulai dari lemahnya tracing dan testing, kekeliruan fokus hingga, kontradiksi kebijakan.

"Ini adalah akumulasi dari kasus tahunan, dan kontribusinya banyak untuk saat ini yang sudah memuncak, ada Pemilu, termasuk arus balik dan arus mudik," tutur Dicky.

Belum lagi, sambung Dicky mewanti-wanti, potensi ancaman varian baru varian virus corona.

"Ini diperburuk dengan varian baru terutama Alpha, yang saat ini baru merebak dan berdampak sekali ini baru Alphanya. Sedangkan yang Delta yang jauh lebih serius kemungkinan akan kita alami di Juli," kata dia.

Yang lebih parah lagi, kritik Windhu, kebijakan pemerintah seringkali tak berbasis pada ilmu pengetahuan. Sudah tak berbasis ilmu penanganan pandemi, aturan tersebut masih saja sering dilanggar.

"Kita itu seringnya, di atas kertasnya tidak sesuai basis ilmu pengetahuan, itu pun yang nggak sesuai, itu masih dilanggar. Harusnya, pertama SOP-nya memang berbasis ilmu pengetahuan, berbasis karakteristik virus dan penyakit, kemudian implementasinya sesuai dengan SOP," ungkap Windhu.

'Terapkan PSBB secara ketat'

Merespons lonjakan kasus Covid-19 belakangan ini, pemerintah dinilai perlu segera menerapkan Pembatasan Sosial Berskala Besar (PSBB) secara ketat di daerah zona merah.

"Ini kan artinya ada situasi darurat, sudah telanjur kebakaran. Satu yang harus dilakukan, yang cepat menurut saya, harus diblok, lakukan PSBB--kalau kita nggak ngomong lockdown. Lakukan PSBB ketat, tidak boleh ada perjalanan lintas batas," tutur dia.

"Yang sekarang ini kan enggak, kita biarkan percikan apinya ke mana-mana karena kita tak ingin ekonomi terhambat karena orang tidak bergerak," kritik Windhu lagi.

Pemerintah juga diminta untuk kembali ke Undang-Undang Kekarantinaan Kesehatan yang memberikan pilihan untuk menempuh PSBB atau karantina wilayah (lockdown) dalam penanganan pandemi.

Sebab, menurutnya, kebijakan Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat (PPKM) berskala mikro yang diterapkan di 34 provinsi pun tak manjur menekan laju penularan.

"Itu mana buktinya, keberhasilannya mana? Kalau memang PPKM mikro jalan, harusnya tidak ada lonjakan apa-apa, atau paling tidak lonjakan kecil," kata Windhu.

'Masih panjang jalan kita menghadapi pandemi'

Pelbagai langkah mengantisipasi lonjakan Covid-19, menurut Windhu, bakal sia-sia jika pemerintah tetap ngotot menyelaraskan penanganan pandemi dengan pengendalian ekonomi.

Dia bahkan mengusulkan perubahan struktur organisasi dengan menempatkan Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin sebagai leading sector atau pemimpin kebijakan penanganan pandemi.

"Jadi bukan lagi BUMN atau menteri ekonomi keuangan, nanti larinya kebijakan itu bukan ke penanganan pandemi, tapi ke relaksasi ekonomi terus.

"Padahal kan jelas, virus itu ikut inangnya. Tapi karena kita terus-menerus ingin relaksasi ekonomi, ya jadinya itu, karena leadernya itu bukan dari kesehatan," tegas Windhu.

Pemerintah pun diingatkan untuk tak membuat kebijakan-kebijakan yang justru bertentangan dengan prinsip pemutusan rantai penularan wabah.

Windhu mewanti-wanti, apa yang disebutnya kebijakan 'setengah hati' pemerintah hanya akan berimbas pada berlarutnya pandemi.

"Berani membatasi pergerakan, tidak selalu pikirannya merelaksasi ekonomi, padahal kita masih seperti ini. Ada lagi, pembelajaran tatap muka.

"Negeri lain kan, enggak ada kasus baru dibuka, kalau ada kasus lagi, ditutup. Lha di kita tidak, dalam kondisi sekarang, sudah mau dibuka," papar Windhu.

"Nanti pandemi kita tidak selesai-selesai. Kan makin runyam. Apalagi vaksinasi masih dari luar. Masih panjang jalan kita. Jadi kalau tidak sungguh-sungguh, enggak akan selesai-selesai," pungkas Windhu.