No. Tanda Terima

:

35/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pemberi kerja dilarang memberikan persyaratan lamaran yang diskriminatif

Pemohon

:

Leonardo Olefins Hamonangan., S.H

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

34/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Harmonisasi Hukum terkait Jabatan Notaris dan Dokumen Elektronik

Pemohon

:

Sunyoto (Pemohon I) dan Jaka Fiton (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

33/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Putusan Pengadilan Pajak

Pemohon

:

PT. Adonara Bakti Bangsa, dll.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

32/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Inkonstitusional Ketentuan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu pada Diskotek, Karaoke, Kelab Malam, Bar, dan Mandi Uap/Spa

Pemohon

:

DPP Gabungan Industri Pariwisata Indonesia, dll.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

31/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Perubahan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu (Karaoke)

Pemohon

:

PT. Imperium Happy Puppy dan Santoso Setyadji

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

30/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pemberitahuan Penyetoran Pajak yang Telah Dipotong

Pemohon

:

Puguh Suseno Bin Sumarsono

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

29/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas tahapan/jadwal penyelenggaraan Pilkada 2024 yang mengakibatkan pemotongan masa jabatan Kepala Daerah

Pemohon

:

Yayasan Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (PERLUDEM)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

28/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Penggunaan Hak Pemilih untuk Memilih Calon Anggota DPR dan Pasangan Calon

Pemohon

:

Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. Said Iqbal, M.E., selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal, sebagai Pemohon I dan Cecep Khaerul Anwar, sebagai Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

27/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Gubernur, Bupati dan Walikota

Pemohon

:

Al Haris, Mahyeldi, Dr. Drs. Agus Istiqlal, Dr. Simon Nahak, S.H., M.H., Arif Sugiyanto, Drs. H.M. Sanusi, M.M., Hj. Asmin Laura, S.E., M.M., Sukiman, Moh. Ramdhan Pomanto, Basri Rase, dan H. Erman Safar, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

26/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Anggota Komisi Penyiaran Indonesia

Pemohon

:

Syaefurrochman. A, SH., M.Si

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

25/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Kewenangan Khusus Jaksa untuk melakukan penyidikan perkara tertentu berdasarkan undang-undang

Pemohon

:

Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

24/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pembatasan Subjek yang dapat mengajukan Peninjauan Kembali dalam Sengketa Tata Usaha Negara

Pemohon

:

Rahmawati Salam

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

23/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Inkonstitusional delik keonaran "dimaknai sebagai huru hara secara langsung atau kerusuhan fisik

Pemohon

:

Zulkifly (Pemohon I); Mursil Akhsam (Pemohon II); Andi Athallah Manaf (Pemohon III); Nur Alfiyanita Hasbuddin (Pemohon IV); Risma (Pemohon V); Ira Mayasari (Pemohon VI); Mutiah Dalilah (Pemohon VII); Zhafira Zari (Pemohon VIII); A. Muhammad Haikal Akib (Pemohon IX); Hasnidar (Pemohon X); Lukman Hakim (Pemohon XI); Haeril Anwar (Pemohon XII); dan Nurul Aini Salsabila (Pemohon XIII)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

22/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Batasan Masa Jabatan Pimpinan Organisasi Advokat

Pemohon

:

Deddy Rizaldy Arwin Gommo

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

21/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Kewajiban KPU mensosialisasikan informasi partai dan caleg peserta pemilu secara langsung, penyederhanaan format kertas suara pemilu legislatif, Parliament Threshold, penghitungan dan penetapan perolehan suara kursi pemilu anggota legislatif

Pemohon

:

Fathul Hadie Utsman dan AD. Afkar Rara

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

20/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pemberlakuan tenggang daluarsa pada tindak pidana pencurian dokumen keuangan

Pemohon

:

Mohammad Riyadi Setyarto

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

19/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Inkonstitusionalitas Ketentuan Pengenaan Tarif Pajak Barang dan Jasa Tertentu terhadap Usaha SPA/Mandi Uap

Pemohon

:

Perhimpunan Pengusaha Husada Tirta Indonesia, dll.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

18/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Larangan Gabungan Partai Politik Memberi dan/atau Menerima Imbalan pada Proses Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Otniel Raja Maruli Situmorang

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

17/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Inkonstitusionalitas Pemohon adalah Pemerintah dalam Pembubaran Partai Politik

Pemohon

:

Risky Kurniawan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

16/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Perluasan makna "Pemohon" dalam memutus pembubaran partai politik

Pemohon

:

Albert Ola Masan Setiawan Muda

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

15/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pembekuan Partai Politik

Pemohon

:

Teja Maulana Hakim

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

14/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Batas umur jabatan Notaris

Pemohon

:

Yualita Widyadhari, dkk.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

13/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas pengunaan ganja medis untuk pengobatan di Indonesia

Pemohon

:

Pipit Sri Hartanti dan Supardji

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

12/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Status calon anggota DPR, DPRD, atau DPD terpilih yang hendak maju pada Pilkada tahun 2024

Pemohon

:

Ahmad Alfarizy dan Nur Fauzi Ramadhan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

11/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Larangan Menampilkan Adegan Percintaan yang Berlatar Tempat Pendidikan atau Mengenakan Atribut Sekolah

Pemohon

:

Wiwit Purwito

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

10/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Ketidakpastian hukum penentuan batas wilayah pembagian Kota Bontang di Kalimantan Timur sebagai akibat berlakunya UU 47/1999

Pemohon

:

Basri Rase, S.IP., M.Si.; Andi Faisal Sofyan Hasdam, S.H.; Junaidi; Agus Haris, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

9/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pembatalan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Adoni Y. Tanesab

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

7/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

frasa “undang-undang” yang tidak dimaknai pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Adoni Y. Tanesab

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

6/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Syarat pengangkatan Jaksa Agung

Pemohon

:

Jovi Andrea Bachtiar, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

4/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pendaftaran dan pelaksanaan putusan arbitrase internasional

Pemohon

:

Diding Jalaludin, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

3/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Wajib Belajar pada Jenjang Pendidikan Dasar tanpa Dipungut Biaya

Pemohon

:

Jaringan Pemantau Pendidikan Indonesia, dan lain-lain.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

2/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Pembatalan penanggungan kerugian dari segala risiko yang sesuai dengan Polis

Pemohon

:

Sopan Santun Duha

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

1/PUU-XXII/2024

Pokok Perkara

:

Ketidakpastian hukum mengenai pembuktian motif dalam tindak pidana pembunuhan berencana

Pemohon

:

Abdul Hakim

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

168/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kerugian Konstitusional Buruh Akibat Perubahan dan Penghapusan Ketentuan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 Oleh Undang-Undang Cipta Kerja

Pemohon

:

Partai Buruh, dan lain-lain

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

167/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Syarat bakal calon anggota DPR, DPRD Provinsi, dan DPRD kabupaten/kota

Pemohon

:

M. Robby Chandra

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

166/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Manipulasi citra diri, potensi penyalahgunaan jabatan serta konflik kepentingan dalam penyelenggaraan pemilu

Pemohon

:

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

165/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Masa Jabatan Notaris

Pemohon

:

Anisitus Amanat, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

164/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Hapusnya Hubungan Hukum Pemegang HPL atas Bagian Tanah HPL yang Diserahkan kepada Pihak Ketiga berdasarkan Perjanjian Jual Beli

Pemohon

:

Anisitus Amanat, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

163/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Gugurnya gugatan praperadilan

Pemohon

:

Imam Subekti

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

162/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pemberian hak eksklusif merek harus memperhatikan satu kesatuan yang utuh dan imparsial

Pemohon

:

Djunatan Prambudi

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

161/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Bahasa resmi negara adalah bahasa tulis, lisan dan aksara Indonesia

Pemohon

:

Artiningkun

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

159/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Yuliantoro

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

158/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Tindakan Penyelidik yang didasarkan pada Surat Penghentian Penyelidikan

Pemohon

:

Arwan Koty

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

157/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penerapan sanksi pidana mati bagi setiap orang/korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara

Pemohon

:

Michael Munthe, dkk.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

156/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Syarat usia minimal 40 tahun bagi Calon Presiden dan Wakil Presiden sebelum putusan MK Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Jovi Andrea Bachtiar, dkk.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

155/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pemisahan Direktorat Jenderal Pajak dengan Kementrian Keuangan

Pemohon

:

Sagap Tua Ritonga, S.E., B.K.P., M.A.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

154/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU Pemilu sebagaimana dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Dr. Russel Butarbutar, S.H., S.T., M.H., M.M.; Utami Yustihasana Untoro, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

153/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Usia minimal Calon Hakim Konstitusi, serta tafsir konstitusionalitas terhadap frasa “negarawan”

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

152/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas frasa "dapat menjadi wajib"

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

150/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Lamria Siagian, S.H., M.H., dkk.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

149/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Tenggang Waktu Pengajuan Gugatan Data Kependudukan yang berkaitan dengan Disdukcapil ke PTUN

Pemohon

:

Cecilia Soetanto

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

148/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Frasa “yang dipilih melalui pemilihan umum termasuk pemilihan kepala daerah”

Pemohon

:

Fatikhatus Sakinah; Gunadi Rachmad Widodo, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

147/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Ketidakjelasan Dasar Hukum Tertulis terhadap Frasa Usia Presiden

Pemohon

:

Dr. H. Marion, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

146/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Concurring Opinion pada Putusan Mahakamah Konstitusi Nomor: 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Ir. Heri Purwanto, Bambang Barata Aji

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

145/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil Pasal 169 huruf q UU Pemilu Pasca Dimaknai Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023

Pemohon

:

Denny Indrayana; Zainal Arifin Mochtar

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

144/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penghapusan Merek

Pemohon

:

Ricky Thio

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

143/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Kepala Daerah

Pemohon

:

Drs. Murad Ismail; Dr. Emil Elestianto Dardak, M.Sc.; Dr. Bima Arya Sugiarto; dkk.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

142/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas pemidanaan terhadap pemilih yang tidak menggunakan suaranya/hak pilihnya dalam memilih peserta pemilihan umum

Pemohon

:

Jonatan Ferdy, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

141/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden yang dipilih melalui Pemilu Termasuk Pemilihan Kepala Daerah

Pemohon

:

Brahma Aryana

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

140/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penguasaan anak di bawah umur yang dilakukan oleh salah satu dari kedua orang tua kandungnya sebagai akibat dari perceraian

Pemohon

:

Aelyn Hakim (Pemohon I), Shelvia (Pemohon II), Nur (Pemohon III), Angelia Susanto (Pemohon IV), Roshan Kaish Sadaranggani (Pemohon V)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

138/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penyetaraan Pengalaman Kerja dengan Kewajiban Magang bagi Calon Advokat

Pemohon

:

Indra Sofian

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

137/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pelanggaran Hak Asasi Manusia pada Pengadaan Tanah Proyek Rempang Eco City

Pemohon

:

Indra Anjani

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

135/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Subsidi Dana Pendidikan Tinggi Untuk Gaji Pokok dan Tunjangan Profesi Dosen Perguruan Tinggi Swasta

Pemohon

:

Dr. Teguh Satya Bhakti, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

134/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Tugas KPU dan Bawaslu

Pemohon

:

Josua A. F. Silaen (Pemohon I); Rolis Barson Sembiring (Pemohon II); Sheehan Ghazwa (Pemohon III); Bima Saputra (Pemohon (IV); Michael Purnomo (Pemohon V); Marvella Nursyah Putri (Pemohon VI); Ahmad Ghiffari Rizqul Haqq (Pemohon VII); Muhammad Nugroho Suryo Utomo (Pemohon VIII); Fathor Rahman (Pemohon IX); Agusta Richo Figarsyah (Pemohon X); Bagus Septyan Fajar (Pemohon XI); dan Noval Fahrizal Gunawan (Pemohon XII) untuk selanjutnya mengatasnamakan diri sebagai kelompok “Pro Kader Lintas Mahasiswa Indonesia” (PROKLAMASI)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

132/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusional Posisi Seseorang dalam Jabatan-jabatan Publik

Pemohon

:

Rega Felix.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

131/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Syarat umum untuk menjadi Calon Hakim Konstitusi

Pemohon

:

Mochamad Adhi Tiawarman S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

130/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil UU Kesehatan

Pemohon

:

Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI), yang diwakili oleh Dr. dr. Adib Khumaidi, Sp.OT., selaku Ketua Umum PB IDI, dan; Dr. Ulul Albab, Sp.OG., selaku Sekretaris Jenderal PB IDI, disebut Pemohon I; Pengurus Besar Persatuan Dokter Gigi Indonesia (PB PDGI) yang diwakili oleh drg. Usman Sumantri, M.Sc., selaku Ketua PB PDGI disebut Pemohon II; Dewan Pengurus Pusat Persatuan Perawat Nasional Indonesia (DPP PPNI), yang diwakili oleh Dr. Harif Fadhillah, selaku Ketua Umum DPP PPNI, dan MUSTIKASARI, selaku Sekretaris Jenderal DPP PPNI disebut Pemohon III; Pengurus Pusat Ikatan Bidan Indonesia (PP IBI) yang diwakili oleh Dr. Nurjasmi, selaku Ketua Umum PP IBI, dan Dr. Hj. Jubaedah, S.SIT., M.M., M.K.M., selaku Sekretaris Jenderal PP IBI disebut Pemohon IV; dan Pengurus Pusat Ikatan Apoteker Indonesia (PP IAI), yang diwakili oleh Noffendri, Ssi. Apt., M.Kes., selaku Ketua Umum PP IAI yang selanjutnya disebut Pemohon V

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

129/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Prosentase Pasangan Calon yang diusulkan oleh Gabungan Partai Politik

Pemohon

:

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

128/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kampanye di tempat pendidikan

Pemohon

:

Muhamad Syeh Sultan (Pemohon I), A. Fahrur Rozi (Pemohon II), dan Tri Rahma Dona (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

127/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Reregulasi terkait kedudukan Pelaut Awak Kapal dan Pelaut Perikanan serta Pekerja Migran

Pemohon

:

Imam Syafii (Pemohon I) dan Ahmad Daryoko (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

126/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pemohon Pengujian Undang-Undang Berhak Menuntut Ganti Rugi/Rehabilitasi atas Kerugian Konstitusional Yang Menghilangkan Hak Keperdataan, Martabat, dan Nama Baiknya

Pemohon

:

Muhammad Hafidz

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

124/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Parliamentary Threshold

Pemohon

:

Partai Ummat yang diwakili oleh Ridho Rahmadi selaku Ketua Umum dan A. Muhajir, S.H., M.H. selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

123/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Tenggang waktu pengajuan praperadilan

Pemohon

:

M. Samosir Pakpahan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

122/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pemeriksaan Para Pihak dan/atau Saksi di Tingkat Kasasi

Pemohon

:

Asep Muhidin, S.H., M.H., Rahadian Pratama Mahpudin, S.H., CHCA., dan Asep Ahmad

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

118/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Asas musyarakah dalam prinsip syariah

Pemohon

:

Lisa Corintina

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

117/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembebanan BPHTB pemisahan hak yang mengakibatkan peralihan

Pemohon

:

Budi Wibowo Halim, S.H., M.Kn., M.M.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

116/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Parliamentary threshold

Pemohon

:

Perkumpulan Untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

115/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penggeledahan Badan, Penggeledahan Rumah Atau Penggeledahan Pakaian Tanpa Surat Izin Pengadilan”

Pemohon

:

Leonardo Siahaan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

114/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas pemberian pertolongan "tanpa alasan" terhadap kecelakaan lalu lintas

Pemohon

:

Leonardo Siahaan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

113/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Inkonstitusionalitas Hak Imunitas Advokat

Pemohon

:

Alvin Lim

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

112/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembebanan biaya operasional perusahaan asuransi dan perusahaan reasuransi

Pemohon

:

Meidiantoni

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

111/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Prosentase dan Alokasi Anggaran Pendidikan di APBN

Pemohon

:

Meidiantoni

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

109/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kelemahan KUHP yang baru

Pemohon

:

Meidiantoni

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

108/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Hak Imunitas Advokat di dalam dan di luar Persidangan

Pemohon

:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

107/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Minimum Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Rudy Hartono

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

106/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kampung Botain Sebagai Wilayah Distrik Saifi Kabupaten Sorong Selatan

Pemohon

:

Pemerintahan Kabupaten Sorong Selatan, yang diwakili oleh Samsudin Anggiluli (Bupati Sorong Selatan 2021-2024), sebagai Pemohon

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

105/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Soefianto Soetono, sebagai Pemohon I dan Imam Hermanda, sebagai Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

104/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Gulfino Guevarrato

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

103/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kedaluwarsa Pengajuan Permohonan Kompensasi, Bantuan Medis, Atau Rehabilitasi Psikososial dan Psikologis Bagi Korban Langsung Tindak Pidana Terorisme

Pemohon

:

Peria Ronald Pidu (Pemohon I), Mulyadi Taufik Hidayat (Pemohon II); dan Febri Bagus Kuncoro (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

102/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas persyaratan menjadi Presiden/wakil tentang pengkhianatan terhadap negara dan batas usia

Pemohon

:

I. Rio Saputro, sebagai Pemohon I; II. Wiwit Ariyanto, sebagai Pemohon II; III. Rahayu Fatika Sari, sebagai Pemohon III

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

101/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Mekanisme pemilihan calon presiden dan calon wakil presiden

Pemohon

:

Muhammad Yusuf Mansur dan Muhammad Fauzan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

100/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Minimum Usia Pencalonan Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Hite Badenggan Lumbantoruan, sebagai Pemohon I dan Marson Lumbanbatu, sebagai Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

99/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas batas usia untuk melangsungkan perkawinan

Pemohon

:

Dian Leonaro Benny

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

98/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Ketiadaan Pembatasan Periodisasi Bakal Calon Anggota Legislatif

Pemohon

:

Andi Redani Suryanata

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

97/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Pensiun Prajurit TNI

Pemohon

:

Kresno Buntoro, S.H., L.LM. Ph.D. (Pemohon I), Sumaryo, S.H. (Pemohon II), Suwardi (Pemohon III), Lasman Nahampun, S.H., M.H. (Pemohon IV), Eko Haryanto, S.H., M.H. (Pemohon V), dan Sumanto (Pemohon VI)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

96/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Ketentuan Usia Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Riko Andi Sinaga

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

95/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Dasar hukum kewenangan OJK dan dasar hukum (landasan yuridis) lahirnya UU OJK

Pemohon

:

Inri Januar

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

94/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Putusan Pengadilan Hubungan Industrial

Pemohon

:

Muhammad Hafidz

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

93/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Guy Rangga Boro, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

92/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Melisa Mylitiachristi Tarandung

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

91/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Arkaan Wahyu Re A

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

90/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Minimal Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Almas Tsaqibbirru Re A

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

89/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Diskriminasi berdasarkan agama terkait pengurusan Akta Kelahiran

Pemohon

:

Harry Pratama

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

88/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas usia minimal kepala daerah

Pemohon

:

1. Sefriths Eduard Dener Nau sebagai Pemohon I; 2. Misban Ratmaji sebagai Pemohon II; dan 3. Kardinal sebagai Pemohon III

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

87/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kewenangan KPK RI dalam menyelidik, menyidik dan menuntut tindak pidana korupsi

Pemohon

:

Gugum Ridho Putra, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

86/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Bahasa negara dan aksara negara

Pemohon

:

dr. Ludjiono

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

85/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Sistem Zonasi Penerimaan Siswa Baru

Pemohon

:

Leonardo Siahaan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

84/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Perlindungan atas Hak Cipta dan Hak Terkait bagi Pencipta serta Pemegang Hak Cipta

Pemohon

:

1. PT. Aquarius Pustaka Musik, sebagai Pemohon I; 2. PT. Aquarius Musikindo, sebagai Pemohon II; dan 3. Meliana alias “Melly Goeslaw”, sebagai Pemohon III.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

83/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pemeriksaan bukti permulaan

Pemohon

:

Surianingsih

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

82/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Partisipasi Masyarakat dalam Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan

Pemohon

:

Almizan Ulfa, S.E., M.Sc.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

81/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas Usia Minimum Hakim Konstitusi

Pemohon

:

Fahri Bachmid

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

80/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Presidential Threshold

Pemohon

:

Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H., selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon I); Mahardhikka Prakasha Shatya (Pemohon II); dan Wiratno Hadi (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

79/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas pertanggungjawaban pidana di Perguruan Tinggi akibat perbedaan pandangan

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

78/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batasan mengenai muatan penghinaan atau pencemaran nama baik

Pemohon

:

1. Haris Azhar (sebagai Pemohon I), 2. Fatiah Maulidiyanti (sebagai Pemohon II), 3. Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (“YLBHI”), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur selaku Ketua Umum dan Zainal Arifin selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (sebagai Pemohon III), dan 4. Aliansi Jurnalis Indonesia (“AJI”), dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (sebagai Pemohon IV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

77/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik

Pemohon

:

Risky Kurniawan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

76/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Larangan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan Anggota Badan Permusyawaratan Desa Menjadi Pengurus Parpol

Pemohon

:

Mahmudi

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

75/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Rangkap jabatan dan periodeisasi masa jabatan pengurus partai politik

Pemohon

:

Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon I), E. Ramos Petege (Pemohon II), dan Leonardus O. Magai (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

74/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Proses dan mekanisme seleksi terhadap calon anggota KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota

Pemohon

:

Osea Petege

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

73/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kebijakan pengelolaan lalu lintas dan angkutan jalan terkait kewenangan Kepolisian Negara Republik Indonesia dalam bidang registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor dan pemberian surat izin mengemudi

Pemohon

:

Leon Maulana Mirza Pasha

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

72/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Anggota Badan Wakaf Indonesia

Pemohon

:

Hasanuddin Rahman Daeng Naja

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

71/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Ketidakjelasan cakupan wilayah administratif dan batas-batas wilayah pemerintahan daerah kabupaten bengkulu utara

Pemohon

:

Pemerintah Daerah Kabupaten Lebong, yang diwakili oleh Kopli Ansori sebagai Bupati dan Carles Ronsen sebagai Ketua DPRD

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

70/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kewenangan Kejaksaan Melakukan Penyidikan Terhadap Tindak Pidana Tertentu

Pemohon

:

I. Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI), yang diwakili oleh Boyamin (Koordinator dan Pendiri) (Pemohon I); II. Lembaga Pengawasan, Pengawalan, dan Penegakan Hukum Indonesia (LP3HI), yang diwakili oleh Arif Sahudi (Ketua) (Pemohon II); III. Arkaan Wahyu Re A (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

69/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembatasan Masa Jabatan Pimpinan Partai Politik dalam AD dan ART

Pemohon

:

Eliadi Hulu, S.H. (Pemohon I) dan Saiful Salim, S.H. (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

68/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Pimpinan KPK

Pemohon

:

Perkumpulan Masyarakat Anti Korupsi Indonesia (MAKI) yand diwakili oleh Boyamin bin Saiman sebagai Koordinator (Pemohon I) dan Christophorus Harno (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

67/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Imbalan dalam bentuk natura dan/atau kenikmatan

Pemohon

:

Leonardo Siahaan, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

66/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembatasan kewenangan MPR dalam membuat Ketetapan MPR

Pemohon

:

Partai Bulan Bintang, dalam hal ini diwakili oleh Yusril Ihza Mahendra selaku Ketua Umum dan Afriansyah Noor selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

65/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Larangan penggunaan fasilitas pemerintah, tempat ibadah, dan tempat pendidikan sebagai tempat kampanye Pemilu

Pemohon

:

Handrey Mantiri sebagai Pemohon I dan Ong Yenny sebagai Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

64/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas penetapan advokat sebagai tersangka perintangan penyidikan

Pemohon

:

Marion

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

63/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pemberian bunga (pembungaan) pada perjanjian utang piutang

Pemohon

:

Utari Sulistiowati sebagai Pemohon I dan Edwin Dwiyana sebagai Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

62/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Periodeisasi masa jabatan 5 (lima) tahun Bupati/Wakil Bupati sejak tanggal pelantikan

Pemohon

:

Elly Engelbert Lasut dan Mokhtar Arunde Parapaga

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

61/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Jangka waktu perjanjian kerja

Pemohon

:

Leonardo Siahaan, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

60/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengecualian pemaknaan terkait pemberhentian sementara terhadap Kepala Daerah yang menjadi terdakwa dan tidak dilakukan penahanan

Pemohon

:

Johannes Rettob, S.Sos., M.M.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

59/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penyidikan Tunggal Tindak Pidana Disektor Jasa Keuangan Hanya Dapat Dilakukan Oleh Penyidik Otoritas Jasa Keuangan dan Frasa Keberadaan Penyidik Pegawai Tertentu

Pemohon

:

Serikat Pekerja Niaga Bank Jasa Asuransi (SP NIBA) AJB BUMIPUTERA 1912, yang dalam hal ini diwakili oleh Rizky Yudha Pratama dalam jabatannya selaku Ketua Umum , (Pemohon I); I Made Widia (Pemohon II); Ida Bagus Made Sedana (Pemohon III), dan Endang Sri Siti Kusuma Hendariwati (Pemohon IV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

58/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengajuan produk halal ke Pengadilan Agama terhadap fatwa kehalalan suatu produk

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

57/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengembalian kerugian keuangan negara.

Pemohon

:

Maria Goretty Batlayeri

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

56/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Syarat calon Presiden dan calon Wakil Presiden belum pernah menjabat sebagai Presiden atau Wakil Presiden selama 2 (dua) kali masa jabatan dalam jabatan yang sama.

Pemohon

:

DPP Partai Berkarya, dalam hal ini diwakili oleh Muchdi Purwopranjono selaku Ketua Umum dan Fauzan Rachmansyah selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

55/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas usia calon wakil presiden

Pemohon

:

Erman Safar (Pemohon I), Pandu Kesuma Dewangsa (Pemohon II), Emil Elestianto Dardak (Pemohon III), Ahmad Muhdlor (Pemohon IV), dan Muhammad Albarraa (Pemohon V)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

54/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Pemohon

:

Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional yang diwakili Baso Rukman Abdul Jihad selaku Ketua Umum, Lilis Mahmudah selaku Sekretaris Umum, dan Siti Istikharoh slaku Bendahara Umum (Pemohon I); Federasi Serikata Pekerja Farrmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Wiwit Widuri selaku Ketua Umum, Gatot Subroto selaku Sekretaris Umum, dan Umi Kalsum selaku Bendahara Umum (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia yang diwakili Dedi Sudarajat selaku Ketua Umum, Moch. Edi Priyanto selaku Sekretaris Umum, dan Abdul Ghofur selaku Bendahara Umum (Pemohon III), dan seterusnya

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

53/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembatasan Periodesasi Masa Jabatan Ketua Umum Partai Politik

Pemohon

:

Muhammad Helmi Fahrozi (Pemohon I), E. Ramos Petege (Pemohon II), dan Leonardus O. Magai (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

52/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kewajiban yang seharusnya sama bagi tertanggung dan penanggung dalam hal memberikan keterangan dan informasi yang benar terkait polis asuransi

Pemohon

:

Leonardo Siahaan, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

51/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas Usia Minimum Calon Presiden dan Calon Wakil Presiden

Pemohon

:

Partai Garda Perubahan Indonesia (Partai GARUDA), dalam hal ini diwakili oleh Ahmad Ridha Sabana (Ketua Umum) dan Yohanna Murtika (Sekretaris Jenderal)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

50/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengujian Formil UU Cipta Kerja

Pemohon

:

Partai Buruh, yang diwakili Ir. H. Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nuzarli, S.E., S.H. selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

49/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Dualisme produk sertifikasi halal

Pemohon

:

Indonesia Halal Watch, diwakili oleh Drs. Joni Arman Hamid, M.I.Kom., selaku Ketua dan Raihan Keumala, S.H., selaku Sekretaris

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

48/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kewajiban Menjaga Orang Gila Yang Berbahaya

Pemohon

:

M. Jamil

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

47/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Keterangan Palsu

Pemohon

:

Mohamad Anwar, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

46/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Uji Fomil UU 6/2023 tentang Perppu Cipta Kerja

Pemohon

:

Serikat Petani Indonesia (SPI) yang diwakili Agus Ruli Ardiansyah selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Yayasan Bina Desa Sadajiwa (Bina Desa) yang diwakili Dwi Astuti selaku Ketua Pengurus (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Pertamina Bersatu (FSPPB) yang diwakili Arie Gumilar selaku Presiden (Pemohon III); Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS) yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); Perkumpulan Pemantau Sawit/Perkumpulan Sawit Watch yang diwakili Nurhanudin Achmad selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon V); Indonesia Human Right Comitte For Social Justice (IHCS) yang diwakili Gunawan selaku Ketua Tim Transisi Untuk Menjalankan Fungsi Eksekutif Sampai Dengan Reorganisasi Dinyatakan Selesai (Pemohon VI); Indonesia For Global Justice (Indonesia untuk Keadilan Global) yang diwakili Rahmat Maulana Sidik selaku Direktur Eksekutif (Pemohon VII); Yayasan Daun Bendera Nusantara yang diwakili Heru Setyoko selaku Executive Director (Pemohon VIII); Koalisi Rakyat untuk Kedaulatan Pangan (KRKP) yang diwakili Said Abdullah selaku Koordinator Nasional (Pemohon IX); Aliansi Organis Indonesia (AOI) yang diwakili Pius Mulyono selaku Direktur (Pemohon X); Konsorsium Pembaruan Agraria (KPA) yang diwakili Dewi Kartika selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon XI); FIAN Indonesia yang diwakili Rachmi Hertanti selaku Ketua Badan Pengurus (Pemohon XII); Perkumpulan Lembaga Kajian Dan Pendidikan Hak Ekonomi Social Budaya disingkat Institute For Ecosoc Rights yang diwakili Petrus Damianus Eko Prasetyohadi selaku Ketua (Pemohon XIII); dan Konfederasi Kongres Serikat Buruh Indonesia yang diwakili Sunarno, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon XIV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

45/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Tidak Optimalnya Pemanfaatan Penghimpunan Dana Pelaku Usaha Perkebunan

Pemohon

:

Perkumpulan Serikat Petani Kelapa Sawit (SPKS), yang diwakili Mansuetus Asly Hanu selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon I); Koperasi Simpan Pinjam (KSP), yang diwakili Jazuri selaku Ketua Pengurus KSP Karya Mandiri (Pemohon II); Koperasi Perkebunan Renyang Bersatu, yang diwakili Albertus Wawan selaku Ketua I (Pemohon III); dan Koperasi Produsen Perkebunan Harapan Baru Ratu, yang diwakili Irfan, S. Farm. Apt. selaku Ketua Pengurus (Pemohon IV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

44/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Frasa dapat dalam melakukan kegiatan konsultasi publik harus diganti dengan frasa wajib

Pemohon

:

Albert Ola Masan Setiawan Muda (Pemohon I) dan Andrew Chua (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

43/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa berlaku STNKB dan TNKB

Pemohon

:

Arifin Purwanto, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

42/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Inkonstitusional masa berlaku Surat Izin Mengemudi (SIM) selama 5 tahun dan dapat diperpanjang

Pemohon

:

Arifin Purwanto, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

41/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Cacat formil pembentukan UU

Pemohon

:

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI) yang diwakili Elly Rosita Silaban selaku Presiden Dewan Eksekutif Nasional KSBSI dan Dedi Hardianto selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

40/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Uji Formil dan Materiil Perpu No. 2/2022 tentang Cipta Kerja

Pemohon

:

Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili R. Abdullah, selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H., selaku Sekretaris Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon II); Federasi Serikat Pekerja Indonesia (FSPI), yang diwakili Indra Munaswar, selaku Ketua Umum (Pemohon III); Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PPMI ’98), yang diwakili Abdul Hakim, selaku Ketua Umum (Pemohon IV); Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.;

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

39/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Privatisasi Tenaga Listrik

Pemohon

:

Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (PERSERO) (SP PLN), yang diwakili Muhammad Abrar Ali, S.H., selaku Ketua Umum (Pemohon I); Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP), yang diwakili Dwi Hantoro Sutomo, selaku Ketua Persatuan Pegawai PT. Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat dan Andy Wijaya, selaku Sekretaris I (Pemohon (II); Serikat Pekerja PT Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB), yang diwakili Agus Wibawa, selaku Ketua Umum dan Ide Bagus Hapsara, selaku Sekretaris Jendral (Pemohon III); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (FSP KEP SPSI) yang diwakili oleh R. Abdullah selaku Ketua Umum dan Afif Johan, S.T., S.H. , selaku Sekretaris Umum (Pemohon (IV); Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP), yang diwakili Sunandar, selaku Ketua Umum (Pemohon V); dkk.;

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

38/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Hilangnya penghasilan pekerja atas pajak kenikmatan berupa fasilitas kesehatan”

Pemohon

:

Heriyansyah

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

37/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas usia pensiun Jaksa

Pemohon

:

H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.H., Wilmar Ambarita, S.H., M.H., M.Si., I Wayan Dana Aryantha, S.H., Made Putriningsih, S.H., Mangatur Hutauruk, S.H., M.H., dan Zairida, S.H., M.Hum.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

36/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas masa percobaan 10 tahun dalam penjatuhan pidana mati, inkonstutusionalitas pembatasan penggunaan lambang negara serta pemberitahuan terlebih dahulu kepada pihak yang berwenang terkait demonstrasi/unjuk rasa, dan pawai

Pemohon

:

Leonardo Siahaan (Pemohon I) dan Ricky Donny Lamhot Marpaung (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

35/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Larangan Melakukan Kegiatan Penambangan Mineral Di Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil Yang Tergolong Merusak Lingkungan dan/atau Merugikan Masyarakat Sekitarnya

Pemohon

:

PT. Gema Kreasi Perdana yang dalam hal ini diwakili oleh Rasnius Pasaribu selaku Direktur Utama

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

34/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas penambahan jumlah anggota panwaslu

Pemohon

:

Suryadin

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

33/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penghentian Penyidikan

Pemohon

:

1. Asep Muhidin (Pemohon I); 2. Rahadian Pratama (Pemohon II);

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

32/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Multifafsir pemaknaan frasa “gangguan lainnya” dalam Pemilu lanjutan dan Pemilu Susulan

Pemohon

:

Viktor Santoso Tandiasa

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

31/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Jangka waktu pengajuan Permohonan ke MK untuk Sengketa Pemilu dan Jangka waktu MK untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan Sengketa Pilpres

Pemohon

:

Herifuddin Daulay

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

30/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas Rekruitmen Jaksa Agung

Pemohon

:

Jovi Andrea Bachtiar

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

29/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Batas umur calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

I. Partai Solidaritas Indonesia (PSI), dalam hal ini diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo (Ketua Umum) dan Dea Tunggaesti (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon I; II. Anthony Winza Probowo, sebagai Pemohon II; III. Danik Eka Rahmaningtyas, sebagai Pemohon III; IV. Dedek Prayudi, sebagai Pemohon IV; V. Mikhail Gorbachev Dom, sebagai Pemohon V

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

28/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Check and balance terkait overlapping kewenangan Kejaksaan dalam penyidikan dan prapenuntutan

Pemohon

:

M. Yasin Djamaludin

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

27/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Gugurnya Permintaan Praperadilan Saat Perkara Sudah Mulai Diperiksa Oleh PN

Pemohon

:

M. Yasin Djamaludin

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

26/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pembinaan organisasi, administrasi dan keuangan pada Pengadilan Pajak

Pemohon

:

Nurhidayat, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

25/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Aksesibilitas informasi elektronik - dokumen elektronik yang memiliki muatan penghinaan -pencemaran nama baik

Pemohon

:

Tedy Romansah, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

24/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Kewajiban menjaga orang gila (sakit jiwa)

Pemohon

:

Risky Kurniawan (Pemohon I) dan Michael Munthe (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

22/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Uji Formil Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja

Pemohon

:

R. Abdullah sebagai Ketua Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) (Pemohon I); Afif Johan sebagai Sekretaris Umum Pusat Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, dan Pertambangan Serikat Pekerja Seluruh Indonesia (PP FSP KEP SPSI) (Pemohon II); Indra Munaswar sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Nasional Federasi Serikat Pekerja Indonesia (DPN FSPI) (Pemohon III); Abdul Hakim sebagai Ketua Umum Pimpinan Pusat Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia ’98 (PP PPMI ’98) (Pemohon IV); Sofyan Bin Abd Latief sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Federasi Serikat Pekerja Pariwisata Reformasi (DPP FSP PARIWISATA REFORMASI) (Pemohon V); Dwi Hantoro Sutomo sebagai Ketua Persatuan Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat (Pemohon VI); Andy Wijaya sebagai Sekretaris I Pegawai Indonesia Power (PP IP) Tingkat Pusat (Pemohon VII); Sunandar sebagai Ketua Umum Federasi Serikat Pekerja Kimia, Energi, Pertambangan, Minyak, Gas Bumi, dan Umum (FSP KEP) (Pemohon VIII); Zulkarnaen sebagai Ketua Umum Serikat Pekerja Aqua Pekerja Aqua Group (SPAG) (Pemohon IX); Muhammad Abrar Ali, S.H. sebagai Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) (Pemohon X); Ir. Bintoro Suryo Sudibyo, MM. sebagai Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat Serikat Pekerja PT Perusahaan Listrik Negara (Persero) (DPP SP PLN) (Pemohon XI); Yosephine Chrisan Ecclesia Tamba sebagai Ketua Umum Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) (Pemohon XII); T. Putri Kawistari sebagai Sekretaris Jenderal Ikatan Awak Kabin Garuda Indonesia (IKAGI) (Pemohon XIII); Agus Wibawa sebagai Ketua Umum Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) (Pemohon XIV); Ide Bagus Hapsara sebagai Sekretaris Jenderal Pekerja Pembangkitan Jawa Bali (SP PJB) (Pemohon XV).

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

21/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Keputusan Majelis Kehormatan Disiplin Kedokteran Indonesia mengikat dokter, dokter gigi, dan Konsil Kedokteran Indonesia

Pemohon

:

dr. Gede Eka Rusdi Antara (Pemohon I) dan dr. Made Adhi Keswara (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

20/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Peninjauan Kembali oleh Kejaksaan

Pemohon

:

Hartono

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

19/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Persyaratan Umur Calon Konsiliator yang tidak relevan dengan standar kompetensi seseorang

Pemohon

:

Nandang Rakhmat Gumilar (Pemohon I), Bayu AlHafizh Nurhuda (Pemohon II), Achmad Rizki Zulfikar (Pemohon III), Muhammad Alfian (Pemohon IV), dan Sofyan Hadimawan (Pemohon V)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

18/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Sertifikasi Halal Bagi Pemilik Bisnis Dengan Merk Usaha Tidak Sesuai Syariah Islam.

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

17/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Inkonsistensi Pengucapan dan Penulisan Putusan

Pemohon

:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

16/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengebirian Hak Partai Politik Baru untuk Mengajukan Pasangan Calon Presiden dan Wakil Presiden pada Pemilu 2024

Pemohon

:

Partai Kebangkitan Nusantara (PKN), dalam hal ini diwakili oleh Gede Pasek Suardika (Ketua Umum) dan Sri Mulyono (Sekretaris Jenderal)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

15/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Kepala Desa

Pemohon

:

Eliadi Hulu, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

14/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Uji Formil Perpu No 2/2022 tentang Cipta Kerja

Pemohon

:

1. Federasi Kesatuan Serikat Pekerja Nasional, yang diwakili oleh Baso Rukman Abdul Jihad (Ketua Umum) dan Lilis Mahmudah (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon I; 2. Federasi Serikat Pekerja Farmasi dan Kesehatan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Wiwit Widuri, S.H., M.H. (Ketua Umum) dan Gatot Subroto (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon II; 3. Federasi Serikat Pekerja Kimia Energi dan Pertambangan Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Dedi Sudarajat (Ketua Umum) dan Moch. Edi Priyanto (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon III; 4. Federasi Serikat Pekerja Logam, Elektronik dan Mesin- Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Arif Minardi (Ketua Umum) dan Ir Idrus (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon IV; 5. Federasi Serikat Pekerja Pariwisata dan Ekonomi Kreatif- Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Muhammad Asrul Ramadhan Ramadhan, S.H., M.M. (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon V; 6. Federasi Serikat Pekerja Pekerja Listrik Tanah Air (PELITA) Mandiri Kalimantan Barat, yang diwakili oleh M. Bustanul Ulum (Ketua Umum) dan Firlandie, A.Md (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VI; 7. Federasi Serikat Pekerja Pertanian dan Perkebunan, yang diwakili oleh Achmad Mundji (Ketua Umum) dan Saadi (Sekretaris Umum), sebagai Pemohon VII; 8. Federasi Serikat Pekerja Rakyat Indonesia, yang diwakili oleh Stefanus Willa Faradian Purwoko (Presiden) dan M. Taat Badarudin (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon VIII; 9. Gabungan Serikat Buruh Indonesia, yang diwakili oleh Rudi Hartono B Daman (Ketua Umum) dan Emelia Yanti Mala Dewi Siahaan (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon IX; 10. Konfederasi Buruh Merdeka Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Ajat Sudrajat (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon X; 11. Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, yang diwakili oleh Moh. Jumhur Hidayat (Ketua Umum) dan Arif Minardi (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XI; 12. Persaudaraan Pekerja Muslim Indonesia, yang diwakili oleh Wahidin (Presiden) dan Zulkhair (Sekretaris Jenderal), sebagai Pemohon XII; 13. Serikat Buruh Sejahtera Independen'92, yang diwakili oleh Sunarti (Ketua) dan Asep Djamaludin (Sekretaris), sebagai Pemohon XIII;

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

13/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Fungsi Dewan Pers.

Pemohon

:

Moch. Ojat Sudrajat S.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

12/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Syarat Pengumuman kepada publik bagi mantan terpidana yang mencalonkan diri dalam pemilu, terkecuali untuk pemilihan anggota DPD.

Pemohon

:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara Pengurus Yayasan Perludem

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

11/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penjelasan Pasal Yang Memuat Norma Baru Menyebabkan Ketidakpastian Hukum Bagi Kurator Dalam Menjalankan Kewenangannya.

Pemohon

:

Umar Husin (Pemohon I), Zentoni (Pemohon II), Sahat Tambunan (Pemohon III), dan Paulus Djawa (Pemohon IV).

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

10/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Memberikan frasa pidana mati sebagai ancaman pokok untuk tindak pidana korupsi serta frasa pemberitahuan untuk setiap aksi masyarakat.

Pemohon

:

Andi Redani Suryanata, Abdullah Ariansyah, Muhammad Ridwan, Muhammad Nurfaldi Hanafi, M. Rony Syamsuri, dkk.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

9/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa jabatan anggota BPK

Pemohon

:

Patuan Siahaan (Pemohon I), Tyas Muharto (Pemohon II), dan Poltak Manullang (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

8/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat dan Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat Sementara

Pemohon

:

Trijono Hardjono, Muhammad Afif Syairozi, Salyo Kinasih Bumi, Hendrikus Rara Lunggi, Muhammad Fajar Ar Rozi, Abdul Ghofur, dan Fredikus Patu

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

7/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Penyerangan Kehormatan atau Harkat dan Martabat Presiden dan/atau Wakil Presiden serta Penghinaan terhadap Pemerintah atau Lembaga Negara

Pemohon

:

Fernando Manullang (Pemohon I), Dina Listiorini (Pemohon II), Eriko Fahri Ginting (Pemohon III), dan Sultan Fadillah Effendi (Pemohon IV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

6/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas Pengujian Formil dan Materiil Perpu Ciptaker

Pemohon

:

Konfederasi Serikat Buruh Seluruh Indonesia (KSBSI), dalam hal ini diwakili oleh Elly Rosita Silaban (Presiden) dan Dedi Hardianto (Sekretaris Jenderal)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

5/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas Pengujian Formil Perpu Ciptaker

Pemohon

:

Dr. Hasrul Buamona, S.H., M.H. , Siti Badriyah, S.H., Harseto Setyadi Rajah, S.H., Jati Puji Santoso, Syaloom Mega G. Matitaputty, dan Ananda Luthfia Rahmadhani

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

4/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Herifuddin Daulay

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

3/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pengajuan Peninjauan Kembali

Pemohon

:

Ihda Misla

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

2/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Frasa menjabat secara definitif selama 2 (dua) kali masa jabatan yang sama untuk Calon Kepala Daerah

Pemohon

:

Drs. Edi Damansyah, M.Si.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

1/PUU-XXI/2023

Pokok Perkara

:

Pencemaran Nama Baik

Pemohon

:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

121/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Batas Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di MK”

Pemohon

:

Syamsudin Noer (Pemohon I), dan Triyono Edy Budhiarto (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

120/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Perpanjangan Masa Jabatan Penyelenggara Pemilu

Pemohon

:

Dedi Subroto (Pemohon I); Bahrain, S.H., M.H. (Pemohon II); dan Yayasan Pusat Studi Strategis dan Kebijakan Publik Indonesia, dalam hal ini diwakili oleh Moch. Luqman Hakim selaku Ketua dan Khoirunnisa selaku Sekretaris (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

119/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia,konsil kedokteran Indonesia, keputusan majelis kehormatan disiplin kedokteran Indonesia, gugatan perdata dan pidana, menteri, pengangkatan anggota MKDKI

Pemohon

:

dr. Gede Eka Rusdi Antara, Sp.B.(K)BD., dr. I Made Adhi Keswara, Sp.B.(K)BD., dr. Heryani HS Parewasi, M.Kes., Sp.OG., dr. A. Wahyudi Pababbari, Sp.PD., Dwi Bagas Andika

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

118/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

daluwarsa tindak pidana pemalsuan surat

Pemohon

:

Juliana Helemayana (Pemohon I) dan Asril (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

117/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

persyaratan menjadi presiden dan wakil presiden

Pemohon

:

Muchdi Purwopranjono (selaku Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat) dan Fauzan Rachmansyah (selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat) dari Partai Berkarya

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

116/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

pengadaan barang dan jasa

Pemohon

:

Bonatua Silalahi (Pemohon I) dan PT. Bina Jasa Konstruksi (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

115/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pembentukan Kabupaten Tambrauw di Provinsi Papua Barat

Pemohon

:

Hermus Indou (Bupati Manokwari), selaku Pemohon I dan Edi Budoyo (Wakil Bupati Manokwari), selaku Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

114/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas konsekuensi pergeseran sistem proporsional; tertutup-terbuka

Pemohon

:

Demas Brian Wicaksono (Pemohon I); Yuwono Pintadi (Pemohon II); Fahrurrozi (Pemohon III); Ibnu Rachman Jaya (Pemohon IV), Riyanto (Pemohon V), dan Nono Marijono (Pemohon VI)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

113/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

“…frasa “dan/atau lainnya” Bersifat Multitafsir Sehingga Dapat Dimanfaatkan Untuk Membungkam Penyampaian Pendapat”

Pemohon

:

Merry

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

112/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pembatasan usia minimal untuk menduduki jabatan pemerintahan dengan usia tertentu

Pemohon

:

Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

111/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Tunjangan profesi

Pemohon

:

Gunawan A. Tauda (Pemohon I) dan Abdul Kadir Bubu (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

110/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Multitafsir frasa “kepentingan pertahanan dan keamanan nasional” dalam pelindungan hak-hak subjek data pribadi.

Pemohon

:

Dian Leonaro Benny

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

109/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

perlindungan ahli dari tuntutan hukum

Pemohon

:

Muh. Ibnu Fajar Rahim

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

108/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Tidak ada pemberlakuan kewenangan badan hukum dalam melakukan pengendalian data pribadi

Pemohon

:

Leonardo Siahaan, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

107/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Kewenangan MA untuk membentuk PERMA dan melakukan judicial review

Pemohon

:

Karminah

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

106/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Penerapan sanksi pidana sebagai extraordinary crime terkait pengedaran sediaan farmasi dan/atau alat kesehatan yang tidak memenuhi standar dan/atau persyaratan keamanan, khasiat atau kemanfaatan, dan mutu.

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

105/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

impor daging/hewan dari negara yang tidak bebas panyakit hewan menular

Pemohon

:

Teguh Boediyana (Pemohon I), Gun Gun Muhamad Lutfi Nugraha (Pemohon II), Ferry Kusmawan (Pemohon III), dan Irfan Arif (Pemohon IV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

104/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

“Klausul berdasarkan penafsiran sendiri atau penilaian sendiri dan pengawasan kepolisian”

Pemohon

:

Sandi Ebenezer Situngkir, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

103/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

“Constitutional Complaint, amar putusan, dan periodeisasi masa jabatan hakim konstitusi”

Pemohon

:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

102/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Inkonstitusionalitas Undang-Undang tentang Desa

Pemohon

:

Hendra Juanda (Pemohon I), Wibowo Nugroho (Pemohon II), Yuliana Efendi (Pemohon III), Fredi Supriadi (Pemohon IV), dan Utep Ruspendi (Pemohon V)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

101/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

Perkumpulan/asosiasi dari Sekretariat Bersama Prabowo-Jokowi 2024-2029

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

100/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pemberian Fatwa Atas Penerbitan SBSN Oleh Lembaga Yang Memiliki Kewenangan Penetapan Fatwa di Bidang Syariah

Pemohon

:

Rega Felix

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

98/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pertanggungjawaban Penyelenggara Jalan yang Multitafsir

Pemohon

:

Irfan Kamil

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

97/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengujian Materiil tentang pembentukan Undang-Undang Provinsi Sumatera Barat

Pemohon

:

Dedi Juliasman (Pemohon I); Wahyu Setiadi (Pemohon II); Dicky Christopher (Pemohon III); dan Basilius Naijiu (Pemohon IV)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

96/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Konstitusionalitas satu laporan satu surat perintah penyidikan

Pemohon

:

Rudy Hartono Iskandar

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

95/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pelaksanaan Pilkada Tahun 2024 berkorelasi terhadap Pengurangan Masa Jabatan Kepala Daerah

Pemohon

:

H. Muhammad Jafar Sukhairi Nasution

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

94/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Hak perolehan dana pensiun yang diperuntukan bagi pejabat negara non Pegawai Negeri Sipil

Pemohon

:

Ahmad Agus Rianto

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

93/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Kecakapan penyandang disabilitas

Pemohon

:

Yayasan Indonesian Mental Health Association dalam hal ini diwakili oleh Jenny Rosanna Damayanti selaku Ketua dan Ira Askarin selaku Bendahara (Pemohon I); Syaiful Anam (Pemohon II); dan Nurhayati Ratna Saridewi (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

91/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Limitasi dan rangkap jabatan pimpinan organisasi advokat

Pemohon

:

Zico Leonard Djagardo Simanjuntak, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

89/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Wewenang Pengadilan HAM untuk memeriksa dan memutus perkara pelanggaran HAM terbentur oleh frasa “oleh warga negara Indonesia"

Pemohon

:

Marzuki Darusman (Pemohon I); Muhammad Busyro Muqoddas (Pemohon II); serta Aliansi Jurnalis Independen [AJI] dalam hal ini diwakili oleh Sasmito selaku Ketua Umum dan Ika Ningtyas Unggraini selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

88/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

kriteria informasi pribadi

Pemohon

:

Sulistya

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

87/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Penyampaian informasi ke publik tentang keikutsertaan mantan terpidana di Pemilu

Pemohon

:

Leonardo Siahaan, S.H

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

86/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

daluwarsa penuntutan, daluwarsa seumur hidup, pertangganjawaban negara, setelah daluwarsa

Pemohon

:

Robiyanto

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

85/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Urgensi Pembentukan Badan Peradilan Khusus

Pemohon

:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

84/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Inkonstitusional norma pemenuhan indikator untuk kegiatan usaha yang bukan dari hasil kegiatan penjualan barang

Pemohon

:

Rizky Puguh Wibowo, Zainal Hudha Purnama, dan Minggus Umboh

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

83/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Syarat se-agama bagi calon orang tua angkat terhadap calon anak angkat

Pemohon

:

Leonardo Siahaan

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

82/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Uji Formil UU 13/2022 (Perubahan Kedua atas UU 12/2011 tentang UU PPP)

Pemohon

:

Dr. Ismail Hasani, S.H., M.H. (Pemohon I); Dr. Laurensius Arliman S., S.H., M.H., M.M., M.Kn., M.Si. (Pemohon II); Bayu Satria Utomo (Pemohon III); Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI), dalam hal ini diwakili oleh Nining Elitos selaku Ketua Umum, dan Sunarno, S.H. selaku Sekretaris Jenderal (Pemohon IV); dan Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia (YLBHI), dalam hal ini diwakili oleh Muhamad Isnur, S.H.I. selaku Ketua Umum, dan Zainal Arifin, S.H.I. selaku Ketua Bidang Advokasi dan Jaringan (Pemohon V).

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

81/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Ombudsman tidak dapat digugat di muka pengadilan

Pemohon

:

Moch Ojat Sudrajat S.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

80/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengaturan pembentukan daerah pemilihan dan alokasi kursi di dalam setiap daerah pemilihan

Pemohon

:

Perkumpulan untuk Pemilu dan Demokrasi (Perludem), yang dalam hal ini diwakili oleh Khoirunnisa Nur Agustyati selaku Ketua Pengurus Yayasan Perludem dan Irmalidarti selaku Bendahara

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

78/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Verifikasi Partai Politik

Pemohon

:

Partai Buruh, yang diwakili oleh Ir Said Iqbal, M.E. selaku Presiden dan Ferri Nurzarli selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

77/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Tunjangan guru dan dosen amanat belanja keuangan negara

Pemohon

:

Ahmad Amin, SST.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

76/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Tata Kelola Sekretariat Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU)

Pemohon

:

Ir. Barid Effendi (Pemohon I) dan Dedy Sani Ardi, S.E., M.E. (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

75/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

pekerja rumahan, hubungan kerja, perjanjian kerja, pekerja rumah tangga, ketenagakerjaan

Pemohon

:

Muhayati, Een Sunarsih, Dewiyah, Kurniyah, dan Sumini

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

73/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Presidential Threshold

Pemohon

:

Partai Keadilan Sejahtera, yang diwakili oleh Ahmad Syaikhu selaku Presiden Dewan Pengurus Pusat dan Aboe Bakar selaku Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat (Pemohon I) dan Salim Segaf Aljufri selaku Ketua Majelis Syura (Pemohon II)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

72/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Usia Pensiun Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti di MK

Pemohon

:

Prof. Dr. Zainal Arifin Hoesein, S.H., M.H. (Pemohon I), Fardiaz Muhammad, S.H. (Pemohon II), dan Resti Fujianti Paujiah, S.H. (Pemohon III)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

71/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pencatatan Perkawinan oleh Pengadilan

Pemohon

:

Emir Dhia Isad, S.H., Syukrian Rahmatulùla, S.H., dan Rahmat Ramdani, S.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

70/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Batas Usia Jaksa

Pemohon

:

H. Irnensif, S.H., M.H., Dr. Zulhadi Savitri Noor, S.H., M.M., Wilmar Ambarita, S.H., M.Si., Dra. Renny Ariyani, S.H., M.H., LLM., dan Dra. Indrayati H S., S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

69/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Uji Formil dan Materiil Proses Pembentukan, Pembahasan, dan Pengesahan UU 13/2022

Pemohon

:

Partai Buruh yang diwakili oleh Ir. H. Said Iqbal, ME selaku Presiden dan Ferri Nuzarli selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

68/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pengunduran diri pejabat negara jika dicalonkan dalam Pemilu

Pemohon

:

Ahmad Ridha Sabana sebagai Ketua Umum Partai Garuda dan Yohanna Murtika sebagai Sekretaris Jenderal Partai Garuda

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

67/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Penerbitan Sertifikat Halal

Pemohon

:

Ainur Rofiq, Mohamad Dahlan Moga, Khoirul Umam, dkk

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

66/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pemindahan Ibu Kota Negara Sebagai Upaya Pelemahan Peran Legislatif

Pemohon

:

Muhammad Yuhiqqul Haqqa Gunadi, Hurriyah Ainaa Mardiyah, Ackas Depry Aryando, Rafi Muhammad, Dea Karisna, dan Nanda Trisua Hardianto

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

65/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Kewajiban negara menanggung biaya penyelenggaraan pendidikan

Pemohon

:

Mochamad Mashuri

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

64/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Verifikasi Faktual Partai Politik

Pemohon

:

Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang diwakili oleh Giring Ganesha Djumaryo selaku Ketua Umum dan Dea Tunggaesti selaku Sekretaris Jenderal

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

63/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pembentukan Provinsi Sulawesi Utara

Pemohon

:

Imanuel Mahole

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

62/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Hambatan Membentuk Perhimpunan Pemilik dan Penghuni Satuan Rumah Susun (PPPSRS) dan Status Kepemilikan Kondotel

Pemohon

:

Rini Wulandari, S.E., M.BA., Herman Saleh, IR Budiman Widyatmoko, dan Kristyawan Dwibhakti

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

61/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pemberian bantuan hukum untuk Saksi (terperiksa)

Pemohon

:

Octolin H Hutagalung, S.H., M.H., Muhammad Nuzul Wibawa, S.Ag., M.H., Imran Nating, S.H., M.H., Andrijani Sulistiowati, S.H., M.H., Hernoko Dono Wibowo, S.H., M.H., ACiArb., Bayu Prasetyo, S.H., M.Hum., Rahayu Ningsih Hoed, S.H., LLM., Ida Haerani, S.H., M.H., Muhamad Arifudin, S.H., Bernard Jungjungan P, S.H., Ari Torando, S.H., dan Agung Laksono, S.H.,

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

60/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Ibu kota Provinsi Kalimantan Selatan berkedudukan di Kota Banjarmasin dan Pusat Pemerintahan di Kota Banjarbaru

Pemohon

:

H. Ibnu Sina, S.Pi., M.Si.,(Wali Kota Banjarmasin ) dan H. Harry Wijaya, S.H., M.H., (Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Banjarmasin)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

59/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Inkonstitusionalitas Perpidahan Ibukota Provinsi Kalimantan Selatan

Pemohon

:

Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin), yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

58/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pemindahan Ibu Kota Provinsi Kalimantan Selatan

Pemohon

:

Kamar Dagang dan Industri Kota Banjarmasin (KADIN Kota Banjarmasin), yang diwakili oleh Muhammad Akbar Utomo Setiawan (Ketua Kadin Kota Banjarmasin), Syarifuddin Nisfuady, Ali, Hamdani, dan Khairiadi

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

57/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Verifikasi Partai Politik

Pemohon

:

Partai Rakyat Adil Makmur (PRIMA), yang diwakili oleh Agus Priyono (selaku Ketua Umum) dan Dominggus Oktavianus Tobu Kiik (selaku Sekretaris Jenderal)

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

56/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Komisi Yudisial tidak memperoleh legitimasi konstitusional untuk dapat mengawasi perilaku Hakim Mahkamah Konstitusi

Pemohon

:

Ignatius Supriyadi, S.H., LL.M.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

54/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Uji formil UU IKN

Pemohon

:

Muhammad Busyro Muqoddas, DR. Trisno Raharjo, S.H., M.Hum., Yati Dahlia, Dwi Putri Cahyawati, Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) diwakili oleh Rukka Sombolinggi, selaku Sekretaris Jenderal, dan Yayasan Wahana Lingkungan Hidup Indonesia, diwakili oleh Zenzi Suhadi, selaku Ketua Pengurus WALHI dan M. Ishlah, selaku Sekretaris Yayasan WALHI

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

53/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

tata cara pembentukan UU IKN dan lokasi IKN

Pemohon

:

Anah Mardianah

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

52/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Presidential Treshold

Pemohon

:

1. Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI), yang diwakili oleh Ir. H. Aa Lanyalla Mahmud Mattalitti (Ketua DPD RI), Dr. Nono Sampono, M.Si (Wakil Ketua DPD RI), Dr. H. Mahyudin, S.T., M.M. (Wakil Ketua DPD RI), Sultan Baktiar Najamudin (Wakil Ketua DPD RI), selaku Pemohon I; 2. Partai Bulan Bintang (PBB), yang diwakili oleh Prof. Dr. Yusril Ihza Mahendra, S.H., M.Sc. (Ketua Umum Dewan Pimpinan Pusat PBB) dan Afriansyah Noor, M.Si. (Sekretaris Jenderal Dewan Pimpinan Pusat PBB), selaku Pemohon II

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

51/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Penyimpanan barang dan kelangkaan barang

Pemohon

:

Muhammad Hasan Basri

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

50/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Kekaburan makna persamaan pada pokoknya dalam pemeriksaan merek

Pemohon

:

Djunatan Prambudi

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

49/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Pembentukan UU IKN tidak menyertai adanya analisa

Pemohon

:

Ir. SM. Phiodias Marthias

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

48/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Uji formil UU IKN

Pemohon

:

Damai Hari Lubis, S.H., M.H.

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

47/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

lokasi dan pembiayaan IKN

Pemohon

:

Mulak Sihotang

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

46/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Ruang lingkup pengaturan administrasi pemerintahan

Pemohon

:

Moch Ojat Sudrajat S

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

45/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

“Frasa “alat-alat lain” (dan “patut diduga”) dalam kegiatan penambangan dijadikan bukti permulaan”

Pemohon

:

Robert Mandala Yasin

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

44/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Mekanisme Sistem Rekrutmen Internal dan Seleksi Calon Presiden dan Wakil Presiden

Pemohon

:

E. Ramos. Petege, Yanuarius Mote, Elko Tebai, dan Muhammad Helmi Fahrozi

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

43/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

“kata ”diangkat” dari unsur orang asli papua dan pemekaran daerah.”

Pemohon

:

E. Ramos Petege dan Yanuarius Mote

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

42/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Presidential Threshold

Pemohon

:

1. Almizan Ulfa, S.E., M.Sc (Pemohon I); 2. Santi Lisana, SE, MBA (Pemohon II); 3. Doktorandus DB. Ali Syarief (Pemohon III); 4. Ir Petir Amri Wirabumi, MM (Pemohon IV).

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

41/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Definisi Kekerasan Psikis

Pemohon

:

Sindi Enjelita Sitorus dan Hesti Br Ginting

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

40/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Uji Formil dan Materiil UU IKN

Pemohon

:

Herifuddin Daulay

Dokumen

:

No. Tanda Terima

:

39/PUU-XX/2022

Pokok Perkara

:

Inkonstitusionalitas Pemindahan Ibu Kota Negara