Mahfud Akan Mundur dari Menko Polhukam dengan Rasa Hormat ke Jokowi
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Mahfud Akan Mundur dari Menko Polhukam dengan Rasa Hormat ke Jokowi

Kompas.com - 23/01/2024, 20:44 WIB
Ardito Ramadhan,
Sabrina Asril

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Calon wakil presiden (cawapres) nomor urut 3 Mahfud MD mengaku bakal mengundurkan diri dari jabatan menteri koordinator bidang politik, hukum, dan keamanan (meko polhukam) dengan rasa hormat kepada Presiden Joko Widodo.

Mahfud mengaku masih menunggu waktu yang tepat untuk mengundurkan diri sebagai Menko Polhukam tapi akan tetap berkomitmen tidak menyalahgunakan kekuasaan atas jabatan tersebut.

"Menunggu timing, iya (tidak akan menyalahgunakan kekuasaan), dan penuh dengan rasa hormat kepada Presiden Pak Jokowi, jadi tidak akan menyinggung siapa-siapa," kata Mahfud dalam acara Tabrak Prof! Semarang, Selasa (23/1/2024), dikutip dari akun YouTubue miliknya.

Mahfud mengatakan, ia harus tetap menghormati Jokowi karena 4,5 tahun yang lalu ia mendapatkan amanah dari Jokowi untuk menjadi menko polhukam.

Baca juga: Mahfud: Jangan Gunakan Jabatan untuk Kepentingan Politik, Itu Dosa!

Mahfud juga mengaku sudah sepakat dengan calon presiden nomor urut 3 Ganjar Pranowo untuk mundur dari jabatan menko polhukam pada momentum yang tepat.

Ia menyebutkan ada beberapa faktor yang dipertimbangkan dalam memutuskan waktu yang tepat tersebut antara lain, masalah transisi serta strategi politik dari partai politik pengusung.

"Itu harus disiplin begitu, tidak bisa colong playu, pergi begitu saja dari Pak Jokowi. Tapi juga tidak bisa kita lalu menghindari aturan-aturan organisasi di mana saya sudah bersepakat akan melakukan itu pada saatnya," ujar Mahfud.

Ganjar Pranowo sebelumnya mengaku telah berbincang dengan Mahfud MD untuk menarik diri dari Menteri Polhukam.

Baca juga: Mahfud MD Minta Kandidat Lain Tiru Dirinya, Tidak Gunakan Fasilitas Negara untuk Kampanye

"Jadi kita sudah diskusi dengan beliau pada soal-soal ini agar fair lebih baik mundur lah," kata Ganjar saat ditemui awak media di Wongsorogo, Kaliwungu, Kendal, Jawa Tengah, Selasa (23/1/2024).

Mantan Gubernur Jawa Tengah itu melihat terdapat potensi konflik kepentingan jika seorang capres atau cawapres masih tetap menduduki jabatan publik setingkat menteri, gubernur, dan bupati/wali kota.

Saran itu juga Ganjar tujukan untuk capres nomor urut 2 Prabowo Subianto yang saat ini menjabat sebagai Menteri Pertahanan (Menhan).

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Kominfo Dorong Kolaborasi dan Peningkatan Literasi Digital untuk Melestarikan Budaya Papua

Kominfo Dorong Kolaborasi dan Peningkatan Literasi Digital untuk Melestarikan Budaya Papua

Nasional
Bertemu Cak Imin, Pimpinan MPR RI Sambangi Kantor DPP PKB

Bertemu Cak Imin, Pimpinan MPR RI Sambangi Kantor DPP PKB

Nasional
Dukung Penguatan Pembangunan Nasional, Pemerintah Tetapkan 25.258 Formasi CASN Kemenhan

Dukung Penguatan Pembangunan Nasional, Pemerintah Tetapkan 25.258 Formasi CASN Kemenhan

Nasional
Menakar Peluang Kaesang Maju di Pilkada Jakarta, Jateng, dan Solo

Menakar Peluang Kaesang Maju di Pilkada Jakarta, Jateng, dan Solo

Nasional
Pilkada dan Pasar Kebodohan

Pilkada dan Pasar Kebodohan

Nasional
Menko Marves Sebut INA Digital sebagai “Game Changer” Transformasi Digital Bangsa

Menko Marves Sebut INA Digital sebagai “Game Changer” Transformasi Digital Bangsa

Nasional
Gandeng UGM dan IPB, Kementan Ciptakan Varietas Unggul untuk Genjot Produksi Pertanian

Gandeng UGM dan IPB, Kementan Ciptakan Varietas Unggul untuk Genjot Produksi Pertanian

Nasional
Ketika Khofifah Tanggapi Santai Dilaporkan ke KPK, Sebut 6 Tahun Lalu Juga Terjadi...

Ketika Khofifah Tanggapi Santai Dilaporkan ke KPK, Sebut 6 Tahun Lalu Juga Terjadi...

Nasional
Hanura Terima Pendaftaran 73 Bakal Cagub dan 837 Cabup-Cawalkot pada Pilkada 2024

Hanura Terima Pendaftaran 73 Bakal Cagub dan 837 Cabup-Cawalkot pada Pilkada 2024

Nasional
Ketua MPR Bamsoet Klarifikasi soal Pernyataan Amendemen UUD 1945 Usai Dilaporkan ke MKD

Ketua MPR Bamsoet Klarifikasi soal Pernyataan Amendemen UUD 1945 Usai Dilaporkan ke MKD

Nasional
Buka Rapimnas II Hanura, OSO Ungkit Pemilu 2024: Tuhan Mahatahu, Politik Nasional Tak Baik-baik Saja

Buka Rapimnas II Hanura, OSO Ungkit Pemilu 2024: Tuhan Mahatahu, Politik Nasional Tak Baik-baik Saja

Nasional
MK Nyatakan Dalil Nasdem Kehilangan 11.539 Suara di Jateng V Tak Terbukti

MK Nyatakan Dalil Nasdem Kehilangan 11.539 Suara di Jateng V Tak Terbukti

Nasional
Anies dan PDI-P Saling Tertarik untuk Pilkada Jakarta, Mungkinkah Bersatu?

Anies dan PDI-P Saling Tertarik untuk Pilkada Jakarta, Mungkinkah Bersatu?

Nasional
MK Nyatakan Gugatan PPP di Jateng III Tidak Diterima karena Dalil Tidak Jelas

MK Nyatakan Gugatan PPP di Jateng III Tidak Diterima karena Dalil Tidak Jelas

Nasional
Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera: Pemimpin yang Mendengar

Penyesalan Menteri Basuki soal Tapera: Pemimpin yang Mendengar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com