Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah... Halaman all - Kompas.com
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Jokowi, Hari Santri, dan Komentar "Sinting" Fahri Hamzah...

Kompas.com - 22/10/2021, 15:46 WIB
Rakhmat Nur Hakim

Penulis

JAKARTA, KOMPAS.com - Hari Santri Nasional yang diperingati setiap 22 Oktober mulanya merupakan janji kampanye Presiden Joko Widodo pada Pilpres 2014 saat berhadapan dengan pasangan calon Prabowo Subianto-Hatta Rajasa.

Saat itu, Jokowi berpasangan dengan Jusuf Kalla dan memenangkan gelaran pesta demokrasi tersebut.

Janji kampanye bahwa akan menetapkan Hari Santri sebagai hari besar nasional turut mengantarkan Jokowi-Kalla melenggang menjadi pemenang Pilpres 2014.

Baca juga: Sebut Jokowi Sinting, Fahri Juga Dianggap Hina Kalangan Santri

Ada drama politik yang secara tak langsung memuluskan langkah Jokowi-Kalla ke tampuk kekuasaan usai Jokowi menyatakan janji penetapan Hari Santri ke khalayak.

Drama politik itu bermula saat Jokowi berkunjung ke Pondok Pesantren Babussalam, Desa Banjarejo, Kabupaten Malang, Jawa Timur, pada 27 Juni 2014. Kunjungan itu dilakukan Jokowi dalam rangkaian kampanye Pilpres 2014.

Dalam kunjungannya tersebut, para santri di Ponpes asuhan Agus Thoriq bin Ziad itu meminta Jokowi menjadikan tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri. Permintaan itu dituangkan dalam surat perjanjian yang ditandatangani Jokowi.

Permintaan penetapan Hari Santri sebagai hari besar nasional mengacu pada peristiwa yang terjadi pada 22 Oktober 1945. Ketika itu, KH Hasyim Asy'ari yang menjabat sebagai Rais Akbar PBNU menetapkan fatwa dalam melawan pasukan kolonial di Surabaya yang disebut sebagai Resolusi Jihad.

Resolusi jihad itu kemudian membakar semangat para santri untuk turun ke medan perang pada 10 November 1945, yang menjadi salah satu pertempuran penting bagi Indonesia dalam mempertahankan kemerdekaan.

Jokowi pun menandatangani komitmen tersebut untuk menjadikan setiap tanggal 1 Muharam sebagai Hari Santri Nasional. Jika terpilih sebagai presiden, Jokowi menyatakan akan memperjuangkan janjinya itu.

"Satu Muharam menjadi Hari Santri Nasional saya sanggupi. Itu wajib diperjuangkan," ujar Jokowi, kala itu.

Sekitar 500 orang santri dan ratusan warga yang mengikuti acara tersebut bersorak girang saat Jokowi menandatangani surat perjanjian tersebut. Mereka meneriakkan nama Jokowi berulang-ulang. Penandatanganan juga disaksikan beberapa kiai pondok pesantren tersebut.

Komentar "sinting" dari Fahri Hamzah

Tak lama setelah Jokowi menandatangani pakta kesepakatan tersebut, anggota tim pemenangan Prabowo Subianto-Hatta Rajasa kala itu yakni Fahri Hamzah, mengetwit di akun Twitter pribadinya mengomentari janji Jokowi ihwal Hari Santri.

Baca juga: Sebut Jokowi Sinting di Twitter, Fahri Hamzah Dilaporkan ke Bawaslu

Dalam twitnya, Fahri menyisipkan kata "sinting" yang kemudian memantik kontroversi.

"Jokowi janji 1 Muharam hari Santri. Demi dia terpilih, 360 hari akan dijanjikan ke semua orang. Sinting!," demikian bunyi twit Fahri.

Sontak twit Fahri langsung menjadi blunder bagi kubu Prabowo-Hatta. Kaum santri yang identik dengan warga Nahdlatul Ulama (NU), salah satu Ormas Islam terbesar di Indonesia yang menjadi target suara dalam Pilpres, langsung meradang saat membaca twit Fahri.

Komentar "sinting" Fahri pun langsung ditimpali oleh Anggota Tim Pemenangan Jokowi-Kalla, Ahmad Basarah.

Menurut Basarah, kritik Fahri telah melukai Jokowi dan perasaan santri di seluruh Indonesia.

"Pernyataan Fahri tidak menghormati keberadaan bahkan sudah menghina kaum santri Indonesia," kata Basarah, Senin (30/6/2014) di Jakarta.

Baca juga: Jokowi Janji Tetapkan 1 Muharram Jadi Hari Santri Nasional

Komenter "sinting" Fahri itu pun mendapat teguran dari sesama angota tim pemenangan Prabowo-Hatta yakni Lauren Bahang Dama.

Lauren mengatakan sikap Fahri Hamzah yang kerap menyerang kandidat lawan termasuk dengan komentar "sinting" atas janji Jokowi ihwal Hari Santri merupakan sikap pribadi.

Tim Prabowo-Hatta, menurut Lauren selalu mewanti-wanti agar berkampanye dengan etika.

"Pak prabowo-Hatta selalu sampaikan agar menghindari kampanye hitam dan negatif, harus beretika. Kita kan sedang cari pemimpin apalagi serang pribadi, itu kan sangat dilarang," ujar Lauren.

Komentar "sinting" Fahri juga disambut demonstrasi para santri di sejumlah daerah. Mereka menilai pernyataan Fahri yang saat itu masih berstatus kader PKS menyakitkan bagi para santri.

Baca juga: Jokowi Tanda Tangani Keppres 22 Oktober Jadi Hari Santri

Komentar "sinting" Fahri terhadap janji Jokowi yang akan menjadikan 1 Muharram sebagai hari Santri pun dinilai cukup mempengaruhi perolehan suara Jokowi-Kalla dan Prabowo Hatta pada Pilpres 2014.

Hasil akhir menunjukkan Jokowi-Kalla memperoleh 53,15 persen suara sedangkan Prabowo- Hatta 46,85 persen suara. Dengan demikian ada selisih 6,3 persen di antara keduanya. Adapun waktu pencoblosan berlangsung pada 9 Juli 2014.

Padahal, berdasarkan survei terakhir sebelum pencoblosan yang dirilis Lingkaran Survei Indonesia (LSI) pada 7 Juli 2014, elektabilitas Jokowi-Kalla sebesar 47,8 persen sedangkan Prabowo-Hatta sebesar 44,2 persen. Selisih di antara keduanya sangat tipis yakni sebesar 3,6 persen.

Karena itu, komentar "sinting" Fahri terhadap janji Jokowi ihwal Hari Santri diduga kuat menjadi salah satu penyebab kemenangan Jokowi-Kalla di detik-detik terakhir. Para santri yang marah dengan pernyataan Fahri kala itu diprediksi mengalihkan suara mereka ke pasangan Jokowi-Kalla.

Jokowi kemudian merealisasikan janji kampanyenya setahun berselang. Jokowi menandatangani Keputusan Presiden Nomor 22 Tahun 2015 tentang penetapan 22 Oktober sebagai Hari Santri Nasional. Keppres tersebut ditandatangani Jokowi pada 15 Oktober 2015.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.

Video rekomendasi
Video lainnya


Terkini Lainnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

KPK Belum Bisa Unggah LHKPN Caleg Terpilih, Ini Sebabnya

Nasional
SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

SYL Minta Jokowi Jadi Saksi Meringankan, Istana: Tidak Relevan

Nasional
Jemaah Haji Tanpa 'Smart Card' Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Jemaah Haji Tanpa "Smart Card" Tak Bisa Masuk Armuzna pada Puncak Haji

Nasional
Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Anggap Tapera Pemaksaan, Hanura Desak Pemerintah untuk Batalkan

Nasional
Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Jakarta Torehkan Deretan Prestasi Tingkat Nasional, Heru Budi Sukses Bangun Akuntabilitas, Integritas, dan Komitmen Cegah Korupsi

Nasional
 PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

PHDI Akan Pelajari Lebih Detail Izin Ormas Keagamaan Kelola Tambang

Nasional
Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Gagal ke Senayan, Hanura Desak Pemerintah-DPR Hapus Ambang Batas Parlemen

Nasional
Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Oesman Sapta Oddang Kembali Jadi Ketum Hanura hingga 2029

Nasional
Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Tolak Izin Kelola Tambang oleh Ormas Keagamaan, Romo Magnis: Kami Tak Dididik untuk Itu

Nasional
Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Soal Tapera, Romo Magnis: Kalau Baik Oke, tapi Dengarkan Suara-Suara Kritis

Nasional
Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Anies Ungkap Belum Ada Komunikasi soal Ajakan Kaesang untuk Duet di Pilkada Jakarta

Nasional
Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Kekayaan Fantastis Rita Widyasari, Eks Bupati Kukar yang Puluhan Mobil dan Uang Rp 8,7 Miliar Miliknya Disita KPK

Nasional
Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Minta Amandemen UU Persaingan Usaha, Ketua KPPU: Kami Khawatir Indonesia Tidak Jadi Negara OECD

Nasional
Hari Ke-28 Penerbangan Haji, 198.273 Jemaah Tiba di Saudi, 54 Orang Wafat

Hari Ke-28 Penerbangan Haji, 198.273 Jemaah Tiba di Saudi, 54 Orang Wafat

Nasional
Kata Polri soal Kapolda Jateng Berproses Jadi Irjen Kemendag

Kata Polri soal Kapolda Jateng Berproses Jadi Irjen Kemendag

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com