Iklan
TEMPO Interaktif, Jakarta:Ketua Umum Partai Golkar Akbar Tandjung tetap dijatuhi vonis penjara tiga tahun. Ia dinyatakan bersalah atas tindak pidana korupsi dana Bulog senilai Rp 40 miliar. Keputusan ini dibacakan Ketua Majelils Hakim perkara banding kasus Buloggate II, Ridwan Nasution, di Pengadilan Tinggi Jakarta, Jumat (17/1) siang. Dengan demikian, putusan banding itu menguatkan putusan majelis hakim Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada 4 September tahun lalu yang juga menghukum Akbar dengan penjara tiga tahun. Yang berubah dari putusan banding itu adalah hukuman penjara untuk terdakwa II Dadang Sukandar dan terdakwa III Winfried Simatupang. Mereka berdua kini dijatuhi vonis tiga tahun penjara, dua kali lebih berat dibandingkan putusan Pengadilan tingkat pertama yang memvonis 1,5 tahun penjara. Menurut Majelis Hakim, Sukandar sebagai Ketua Yayasan Raudhatul Jannah dan Simatupang yang disebut menangani penyaluran sembako untuk jaringan pengaman sosial telah terbukti merugikan keuangan negara untuk memperkaya diri sendiri. Meski dana Rp 30 miliar akhirnya dikembalikan terdakwa, itu dilakukan setelah penahanan di Kejaksaan Agung. Waktunya pun setelah dua tahun berlalu, kata Nasution. Winfried Simatupang memang baru mengembalikan dana itu pada Maret 2002, padahal dana Bulog sendiri telah diberikan pada yayasan Raudhatul Jannah atas rekomendasi Akbar yang ketika itu menjabat menteri sekretaris negara pada Mei 1999. Kedua terdakwa itu juga melakukan perbuatan tercela dengan memasukkan dokumen penyaluran sembako hingga nampak seolah-olah Rp 40 miliar itu telah dibelanjakan, kata hakim lagi. Dalam bagian akhir amar putusannya majelis hakim menyatakan ketiga terdakwa terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan korupsi secara bersama-sama dan masing-masing dihukum tiga tahun penjara dan denda Rp 10 juta subsider tiga bulan kurungan. Usai sidang majelis hakim menolak pada pers tentang putusannya itu. Selain Nasution, anggota majelis hakim yang mengadili perkara banding Ketua Umum Golkar ini adalah I Gde Ketut Sukarata, Hasan Basri Passe, Maryatno, dan Nurhayati. Namun majelis hakim tidak memerintahkan vonis ketiga terdakwa segera dieksekusi. (Wahyu Dhyatmika-Tempo News Room)
Iklan
