Polemik PKS dan koalisi Prabowo, dari status ‘musuh bersama’ hingga dilema pragmatisme

Sepanjang sejarahnya, Partai Keadilan Sejahtera (PKS) telah memoderasi ideologi partai untuk mengakomodasi kepentingan politik mereka, kata seorang pakar. Lantas, apa yang didahulukan PKS saat menimbang posisi mereka terhadap pemerintahan Prabowo? Ideologi atau pragmatisme?

Setelah Pilpres 2024, dua partai yang tadinya berkompetisi melawan Prabowo Subianto, Partai Nasdem dan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), kini telah merapat ke barisan pendukung presiden terpilih tersebut.

Saat ini tersisa Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang belum menyatakan sikap mereka: bergabung atau berada di luar pemerintahan Prabowo.

PKS memiliki hubungan erat dengan Prabowo karena pernah mengusung sang mantan jenderal itu pada Pilres 2014 dan 2019.

Namun probabilitas PKS untuk bergabung ke koalisi Prabowo kali ini diperkirakan bakal terganjal sejumlah hal. Antara lain, karena sejumlah elite partai politik menganggap mereka sebagai musuh bersama, kata pakar politik.

Seperti apa peluang PKS bergabung dengan Prabowo? Apa keuntungan dan kerugian mereka jika berada di dalam atau luar pemerintahan selama lima tahun ke depan?

Ditolak Partai Gelora

Wacana PKS bergabung ke koalisi Prabowo belakangan ini berfokus pada penolakan Partai Gelombang Rakyat (Gelora). Partai ini dibentuk sejumlah mantan petinggi PKS seperti Anis Matta, Fahri Hamzah, dan Mahfudz Siddiq.

Baru pertama kali berkompetisi di Pemilu 2024, Gelora hanya meraih 1,2 juta atau 0,84% suara di tingkat nasional. Mereka gagal meloloskan kader ke DPR.

Meski tak akan berperan apa pun di DPR selama lima tahun ke depan, Gelora menyebut akan tetap berada di koalisi pemerintahan Prabowo. Sebelum Pilpres bergulir, mereka juga sudah menyatakan dukungan untuk mantan jenderal itu.

Konsistensi sikap partai itu kini menjadi basis Gelora menolak PKS untuk menjadi bagian dari pengusung pemerintahan Prabowo.

Fahri Hamzah, pimpinan Gelora, menuding mantan partainya itu bahkan pernah membuat narasi negatif tentang Prabowo.

“PKS harus mengevaluasi diri, kenapa dulu saat Prabowo menawarkan untuk bergabung, mereka menolak,” kata Fahri.

“PKS bilang ada perbedaan substantif, yaitu ‘kami bersama umat’. Itu membuat Prabowo kaget. Prabowo dianggap bukan umat atau tidak membawa aspirasi umat,” tuturnya.

“Kalau tidak ada perbedaan, mengapa kemarin saling bertarung? Yang kalah di pilpres harus melakukan konsolidasi untuk mengawasi pemerintahan. Jangan seolah-olah kemarin tidak ada apa-apa,” ujar Fahri.

Perbedaan sikap di internal PKS

Penolakan Gelora terhadap PKS muncul dalam berbagai forum publik. Mardani Ali Sera, Ketua Dewan Pimpinan Pusat PKS, merespons beragam pernyataan itu dengan menyindir kegagalan Gelora di Pemilihan Legislatif 2024.

Respons Mardani itu muncul dalam sebuah video yang dia unggah ke media sosialnya. Di video itu, Mardani tampil bersama istrinya yang juga kader PKS, Siti Oniah.

"Saya dengar di berita, ada yang menolak PKS untuk bergabung ke koalisi. Aduh, terima kasih. Itu partai apa, tidak lulus PT (parliamentary threshold/ambang batas parlemen),” kata Siti Oniah.

“Takut disaingi ya? Nol koma sekian loh," ujarnya.

Di Pileg 2024, perolehan suara Gelora adalah 0,8% dari total suara nasional. Ambang batas untuk masuk ke DPR adalah 4% suara nasional.

Di video itu, Mardani menyatakan agar PKS berada di luar pemerintahan Prabowo.

“Kalau saya pilih oposisi. Kami jaga pemerintah agar betul-betul bekerja untuk rakyat,” tuturnya.

Sikap dan pilihan kader PKS terbelah. Ini dikonfirmasi Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri.

“Sebagian ada yang ingin PKS tetap oposisi, tapi ada juga yang ingin masuk koalisi,” tuturnya.

Mabruri berkata, saat ini diskusi tentang pilihan politik yang harus diambil PKS bergulir di berbagai grup kader.

Salah satu pertimbangan yang muncul dalam diskusi itu, kata Mabruri, “masyarakat awam tidak melihat apakah sebuah partai berperan sebagai oposisi pemerintah atau berada di dalam koalisi”.

Mabruri berkata, masyarakat lebih mementingkan bagaimana sebuah partai mengadvokasi berbagai permasalahan yang mereka hadapi.

Untuk menentukan keputusan partai, Mabruri berkata PKS akan menggelar musyawarah yang melibatkan seluruh kader. Dia berkata, keputusan PKS tidak akan ditentukan sikap satu orang.

“Pilar utama PKS adalah soliditas dan struktur partai,” kata Mabruri.

‘Dekat tapi juga musuh bersama’

Meski pada Pilpres 2024 PKS tidak mencalonkan Prabowo sebagai calon presiden, partai ini sebenarnya memiliki rekam relasi yang erat dengan Ketua Umum Gerindra tersebut. Kecenderungan ini ditangkap oleh pakar politik dari Universitas Andalas, Asrinaldi.

Bersanding bersama dalam Pilpres 2014 dan 2019, Asrinaldi menilai PKS dan Prabowo memiliki jalur komunikasi pribadi.

Namun jalur komunikasi itu disebut Asrinaldi tidak menjamin PKS dapat bergabung ke koalisi Prabowo secara mulus. Dia berkata, elite partai politik yang lebih dulu merapat ke Prabowo berpotensi menghambat bersatunya PKS ke koalisi pemerintahan.

“Prabowo tidak bisa menentukan sendiri. Bagi banyak partai, PKS adalah musuh bersama karena gaya komunikasi dan kritik mereka,” kata Asrinaldi.

“Ketika PKS ingin masuk koalisi, yang lain gerah, terutama Gelora. Prabowo pasti akan mempertimbangkan itu,” ujar Asrinaldi.

Belakangan ini, kata Juru Bicara PKS, Ahmad Mabruri, partainya telah berkomunikasi dengan semua pimpinan partai politik. Namun dia enggan mengungkap respons yang didapatkan PKS dari para elite tersebut.

“Kita lihat saja nanti hasilnya,” kata dia.

Dalam sejarah PKS, partai ini lebih sering memposisikan diri di luar pemerintahan. Pakar politik Michael Buehler mendokumentasikan dan menganalisis rekam jejak PKS dalam artikelnya di jurnal berbasis telaah sejawat, Party Politics.

Buehler menulis, pada tahun 2000 pimpinan PKS, Hidayat Nur Wahid, menyatakan tidak bergabung dengan pemerintahan Abdurrahman Wahid yang dia tuduh pro-Israel.

Di era kepresidenan Megawati Soekarnoputri, tulis Buehler, PKS juga berada di luar pemerintahan dengan alasan perbedaan ideologi dengan PDIP.

Baru pada dua periode pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, PKS untuk pertama kalinya mengusung pemerintahan. Mereka bahkan mendapat kursi di kabinet.

Setelah era SBY, PKS kembali berada di luar pemerintahan selama dua periode kepemimpinan Joko Widodo.

Ideologi atau pragmatisme?

Menurut Buehler, titik pijak PKS dalam membangun koalisi politik di tingkat nasional perlahan berubah.

Pada awal keikutsertaan mereka di Pemilu 1999, PKS sempat berwacana membentuk koalisi di antara partai Islam yang terdiri dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP), Partai Umat Islam, Partai Masyumi, dan Partai Kebangkitan Umat.

Sebelum masuk dalam koalisi pemerintahan SBY, Buehler menilai PKS memanfaatkan posisi mereka untuk membuat citra sebagai partai dakwah atau partai Islam yang berbeda dengan partai berideologi sekuler-nasionalis.

Namun PKS mengendurkan citra itu, kata Buehler, sejak mereka meraih suara yang signifikan pada Pemilu 2004. PKS menolak dikaitkan dengan label “Islamisasi” dan secara terbuka menyatakan setia pada filosofi Pancasila.

Upaya memoderasi citra dan posisi itu dilakukan pula oleh PKS, menurut Buehler, dengan menanggalkan penolakan terhadap kepemimpinan perempuan.

PKS juga mulai menerima Muslim yang tidak memiliki latar belakang tarbiyah untuk menjadi anggota partai. Pada sejumlah Pilkada, PKS bahkan menyokong calon kepala daerah non-Muslim.

“Tidak masuk akal berbicara tentang hukum Islam ketika yang diinginkan masyarakat adalah pemerintahan yang baik,” begitu pernyataan seorang petinggi PKS pada tahun 2004 yang dikutip oleh Buehler.

Asrinaldi, pakar politik di Universitas Andalas, menyebut PKS, selain PDIP, kini diharapkan akan mengambil posisi di luar pemerintahan selama lima tahun ke depan. Salah satu alasannya, PKS dan PDIP memiliki pengalaman menjadi oposisi.

Dua partai ini, menurut Asrinaldi, berbeda dengan partai lain yang dengan mudah berganti-ganti sikap. Namun selain urusan perbedaan ideologi antarpartai, beban menanggung biaya operasional partai disebut Asrinaldi berpotensi mendorong PKS bergabung dengan Prabowo.

“Kalau bergabung ke pemerintahan, jelas PKS bisa menerapkan manifesto politik, lebih dikenali masyarakat, dan memperluas rekrutmen politik karena mereka akan tampak bekerja,” kata Asrinaldi.

“Ketika kader menjadi bagian dari pemerintah, akan ada insentif untuk partai, yang jumlahnya secara materi besar kalau diungkap oleh KPK dan kejaksaan.

“Anggota partai mereka, kalau menjadi bagian dari pemerintah dan duduk sebagai menteri, dia bisa melakukan konsolidasi kader daerah saat kunjungan kerja,” ujar Asrinaldi.

Di sisi lain, Asrinaldi menyebut posisi partai di luar pemerintahan bakal memicu sejumlah kerugian. Selain beban keuangan, partai oposisi juga akan dicap negatif oleh pemerintah.

“Ada narasi partai oposisi sebagai sebagai partai yang tidak mendukung pembangunan pemerintah—partai pengacau,” ujarnya.

Dalam situasi saat ini, menurut Asrinaldi, PKS dihadapkan pada pilihan yang problematis: pragmatis atau ideologis.

“Pragmatisme itu keuntungannya jangka pendek untuk mempersiapkan pencapaian pada pemilu berikutnya. Tapi PKS harus berpikir, apakah Pemilu 2029 merupakan tujuan akhir mereka?” ujarnya.

“Ini adalah dilema bagi partai politik seperti PKS,” kata Asrinaldi.

Apa perkembangan terkini?

Presiden PKS, Ahmad Syaikhu, berkata kepada wartawan, keputusan partainya akan diambil oleh Majelis Syura.

Sementara itu, Sekjen PKS, Aboe Bakar Al-Habsyi, menyebut partainya tengah menanti dialog formal bersama Prabowo.

Dia berkata, partainya menunggu Prabowo yang sebelumnya telah bertemu petinggi PKB dan Nasdem. Dua partai ini merapat ke koalisi Prabowo usai pertemuan tersebut.

“Kan sudah pada kebagian, tinggal PKS saja tidak kebagian,” ujarnya.

“Sudah dialog [tentang rencana pertemuan]. Tinggal diatur jadwalnya,” kata Al-Habsyi.

Di sisi lain, Wakil Ketua Umum Gerindra, Habiburokhman, berharap Gelora dan PKS akan menemukan “titik temu” jika dua partai itu nantinya akan berada di barisan pendukung Prabowo.