Ada yang tak biasa dalam rangkaian pembukaan Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Partai Amanat Nasional (PAN) di Hotel JS Luwansa Kawasan Kuningan Jakarta, Kamis (9/5) lalu. Suasana hening nan khusyuk saat sesi doa berubah riuh saat Ketua Fraksi PAN di Dewan Perwakilan Rakyat Saleh Partaonan Daulay membacakan bagian tengah doa.
“Ya Allah kami meyakini bahwa Bapak Prabowo Subianto sudah merencanakan akan memberikan beberapa posisi bagi kader-kader terbaik PAN di kabinet mendatang, sebagai insan yang beriman tentu hal itu kami syukuri,” ujar Saleh malam itu.
Suara amin langsung membahana menyambut doa dari seribuan lebih peserta Rakornas yang memenuhi ruang acara. Di barisan kursi depan Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan, Sekretaris Jenderal Eddy Soeparno, dan Yandri Susanto serta Asman Abnur yang menjabat Wakil Ketua Umum terlihat menahan senyum seraya tetap mencoba fokus, terlebih saat Saleh Daulay melanjutkan doanya.
“Kami tentu akan lebih berterima kasih dan bersyukur lagi andaikata amanah yang diberikan kepada kami bisa lebih banyak dari apa yang kami perkirakan selama ini,” ujar Saleh.
Presiden terpilih periode 2024-2029 Prabowo Subianto yang hadir di ruangan turut mengaminkan doa. Saat tiba giliran dia berpidato di mimbar, Ketua Umum Partai Gerindra itu mengatakan doa yang dibacakan Saleh sebagai doa politik yang kreatif.
“Kalau orang Medan bilang ‘masuk itu barang’,” ujar Prabowo disambut gelak tawa hadirin.
Soal penentuan jatah menteri di kabinet, PAN yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju (KIM) memang telah menyerahkan sepenuhnya kepada Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Sejak Komisi Pemilihan Umum (KPU) menetapkan Prabowo - Gibran sebagai calon presiden dan calon wakil presiden pemenang pemilu 2024 para Ketua Umum di KIM beberapa kali melakukan pertemuan dengan Prabowo.
Pada pokoknya pentolan koalisi yang terdiri dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Gerindra), Golkar, PAN, Demokrat, Partai Solidaritas Indonesia, Partai Bulan Bintang, Partai Gelora, Partai Garuda dan Partai Prima menyerahkan kepada Prabowo untuk menentukan siapa saja yang akan menjadi menteri. Prabowo pula yang akan menentukan berapa jatah untuk masing-masing partai.
Wakil Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran Rakabuming Raka, Afriansyah Ferry Noor, mengatakan perbincangan mengenai perumusan kabinet saat ini masih berlangsung secara terbatas. Kepada Katadata.co.id, Ferry menyebutkan komunikasi antara pimpinan partai dan Prabowo lebih banyak berlangsung lewat sambungan telepon lantaran keterbatasan waktu Prabowo yang masih bertugas sebagai Menteri Pertahanan. Di sisi lain, Gibran juga lebih banyak berkantor di Solo.
Ferry menjelaskan, meski telah mendapat mandat penuh, Prabowo tak sendiri dalam menentukan posisi menteri. Selain bersama beberapa tokoh di lingkaran utama, Prabowo juga melibatkan petinggi partai. Prabowo disebut memberikan jatah kuota dua orang bagi tiap-tiap partai pengusung untuk ikut dalam wadah perumusan kabinet, yakni ketua umum dan sekjen. Kendati demikian Ferry mengklaim hingga kini belum ada pembicaraan resmi di atas meja mengenai pembagian kursi menteri atau kepala lembaga kepada para pendukung yang tergabung dalam struktur TKN atau pejabat partai politik di KIM.
"Belum ada undangan resmi, saya belum mendapat arahan," ujar Ferry yang menjabat Sekretaris Jenderal Partai Bulan Bintang.
Itung-itung Jatah Menteri Koalisi
Sembari menunggu pembahasan resmi digulirkan, partai-partai mulai menyiapkan nama-nama yang berpotensi disodorkan pada Prabowo. Wakil Ketua Umum Partai Golkar Ahmad Doli Kurnia mengatakan salah satu yang bisa jadi pertimbangan dalam pembagian jatah kursi menteri dari partai adalah kontribusi dalam pemenangan Prabowo - Gibran di pilpres.
"Mungkin mempertimbangkan salah satunya soal Pileg itu," kata Doli di Kantor Kementerian Sekretariat Negara Jakarta pada Kamis (25/4). Dalam Pileg 2024 Golkar menjadi partai politik nomor dua dengan memperoleh 23.208.654 pemilih atau 15,29% suara sah. Selisih ini tipis dari capaian Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) yang menempati urutan pertama dengan mengantongi 16,72% suara sah.
Berada di posisi kedua pemenang pileg, Golkar merupakan partai politik yang memperoleh suara Pileg tertinggi di tubuh Koalisi Indonesia Maju. Raihan suara Golkar mengungguli perolehan Gerindra dengan 13,22% suara, Demokrat 7,43% dan PAN yang menjaring 7,24%.
Doli yang juga menjabat sebagai Komandan TKN Teritorial Prabowo-Gibran itu berharap, porsi jatah kursi menteri kabinet untuk Golkar sebanding dengan raihan suara Pileg partai. "Harapannya Golkar bisa mendapatkan kursi yang proporsional," ujarnya.
Adapun Ketua Umum Golkar Airlangga Hartarto sebelumnya mengatakan merujuk hasil pemilu, Golkar boleh jadi mendapat jatah 5 kursi menteri. Saat ini dalam kabinet Indonesia Maju yang dipimpin Joko Widodo - Ma’ruf Amin, Golkar menempatkan 4 kader di posisi menteri.
"Karena kami (Golkar menang) di 15 dari 38 (provinsi), maka kami kontribusi 25 %. Nah, kalau 25 % bagi-bagi banyak sedikit ya bolehlah. Kalau yang kami sebut lima itu minimalis," kata Airlangga dalam silaturahmi Golkar di Bali pertengahan Maret lalu.
Beberapa nama dari Golkar yang disebut-sebut masuk dalam bursa calon Menteri adalah Airlangga, Agus Gumiwang Kartasasmita, Maman Abdurahman, Dito Ariotedjo, Meutia Hafidz, dan Lodewijk Freidrich Paulus. Namun belakangan, Airlangga meralat pernyataannya dengan mengatakan Golkar menyerahkan sepenuhnya pada Prabowo dalam penentuan jatah menteri.
“Tunggu tanggal mainnya,” ujar Airlangga usai menjadi pembicara dalam seminar yang berlangsung di Kanisius, Sabtu (11/5).
Berbeda dengan Golkar, PAN lebih terbuka mengumumkan nama-nama kader yang berpotensi diusung masuk dalam kabinet. PAN disebut mengharap sedikitnya mendapat 4 jatah kursi menteri. Hal itu didasarkan klaim loyalitas mendukung Prabowo yang sudah berlangsung sejak mengusung Prabowo - Hatta Rajasa di pilpres 2014.
Ketua Umum PAN Zulkifli Hasan mengatakan ada beberapa nama potensial yang akan diusung yaitu Yandri Susanto, Asman Abnur, Eddy Soeparno, dan Saleh Partaonan Daulay. Adapun nama Zulkifli disebut oleh sejumlah petinggi PAN sebagai calon pasti dari partai berlambang matahari itu. Meski begitu Zulkifli mengatakan tetap menyerahkan putusan menteri pada Prabowo.
"Nanti soal menteri itu hak penuhnya prerogatif presiden terpilih, terserah kepada beliau. Kalau kader PAN kan banyak yang hebat-hebat," ujar Zulkifli di usai pembukaan Rakornas PAN, Kamis (9/5) malam.
Partai Demokrat tak banyak berkomentar soal calon menteri. Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) mengakui sudah mulai ada pembicaraan mengenai jatah menteri. Namun menurut dia, nama-nama menteri yang akan diusung sepenuhnya diserahkan kepada Prabowo. Meski tak mengincar posisi menteri sumber Katadata.co.id mengatakan Demokrat ingin memastikan AHY yang kini menjabat Menteri Agraria dan Tata Ruang tetap masuk dalam kabinet.
Partai lain pendukung Prabowo lainnya meski tidak lolos ke parlemen dari Pileg 2024, tetap menyiapkan nama potensial untuk masuk kabinet. Ferry mengatakan Partai Bulan Bintang melalui rapat internal antara Majelis Syuro dan Pengurus Dewan Pimpinan Pusat telah menetapkan nama Yusril Ihza Mahendra untuk masuk kabinet.
Yusril merupakan Wakil Dewan Pengarah TKN sekaligus Ketua Tim Hukum Prabowo-Gibran dalam perkara gugatan sengketa Pemilihan Umum 2024 di Mahkamah Konstitusi. Nama lain yang potensi masuk kabinet adalah Ketua Umum Gelora Indonesia Anis Matta, dan Wakil Ketua Dewan Pembina PSI Grace Natalie.
Siapkan Pondasi
Di tengah dinamika soal penyusunan kabinet, Prabowo - Gibran justru sibuk menyiapkan bantalan kebijakan untuk menjalankan program yang sudah dijanjikan pada saat masa kampanye pilpres 2024. Ketua Harian DPP Partai Gerindra Sufmi Dasco Ahmad mengatakan Prabowo tengah berfokus menyiapkan program makan siang gratis.
Menurut Dasco, Prabowo dan tim menyiapkan sejumlah skenario agar program yang ditargetkan menyasar 82,9 juta anak pada 2029. Untuk 2025, program ini akan langsung dikebut dengan target 70,5 juta pelajar mulai dari balita hingga tingkat Sekolah Menengah Pertama (SMP) sederajat.
"Untuk pembicaraan mengenai bagaimana mengisi kabinet, siapa saja yang di kabinet, berapa jumlah di kabinet, itu belum pernah dibicarakan,” kata Dasco di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Selasa (14/5).
Menurut Dasco Prabowo saat ini masih konsentrasi menyiapkan tim untuk menyusun skenario anggaran untuk program makan siang gratis. Selain itu, pengkajian juga meliputi pola yang akan diterapkan saat realisasi program tersebut. Dasco juga mengatakan, saat ini tengah dilakukan studi banding ke beberapa negara yang telah berhasil menjalankan program makan siang.
Wakil Presiden terpilih Gibran Rakabuming Raka mengkonfirmasi kesibukan tim untuk menyusun sejumlah kebijakan strategis. Putra Presiden Joko Widodo itu bahkan mengatakan terdapat opsi untuk membuat nomenklatur kementerian baru khusus untuk menangani makan siang gratis yang jadi program prioritas.
Menurut Gibran, kementerian yang khusus menangani makan siang gratis diperlukan karena program ini akan memakan anggaran besar. Persoalan teknis berkaitan dengan distribusi dan pengadaan juga dinilai akan membutuhkan perhatian besar.
“Karena melibatkan anggaran yang besar, distribusinya juga tidak mudah. Makanya harus kami ingin program ini bener-benar bisa berjalan,” kata Gibran di Solo, Selasa (7/5) lalu.
Kerepotan Prabowo - Gibran dalam menyiapkan program prioritas dinilai akan berkaitan dengan pengisian menteri-menteri ekonomi. Direktur Eksekutif Institute for Development of Economics and Finance (INDEF) Tauhid Ahmad mengatakan Prabowo membutuhkan menteri-menteri di bidang ekonomi terutama menteri keuangan yang independen dan profesional agar bisa melahirkan kebijakan yang tepat.
“Misal Prabowo butuh anggaran besar untuk makan siang gratis, maka menteri keuangan harus menjawab dari mana dananya,” ujar Tauhid saat berbincang dengan Katadata.co.id.
Tauhid menjelaskan menteri di bidang ekonomi yang akan dipilih Prabowo haruslah sosok yang bisa diterima oleh pasar dan punya pengalaman di sektor riil maupun fiskal. Hal yang lebih penting menurut dia calon menteri ekonomi terutama menteri keuangan harus memiliki kemampuan untuk menjadi rem dan gas dalam pengelolaan anggaran.
Atas pertimbangan beban besar yang dinilai bakal lebih kompleks ia menyarankan agar menteri-menteri di bidang ekonomi diisi oleh tokoh yang berasal dari kalangan profesional. “Kalau partai nanti takutnya fungsi rem dan gas akan susah karena takut ada konflik,” ujar Tauhid.
Lebih jauh ia mengatakan tantangan di bidang ekonomi pada masa pemerintahan Prabowo - Gibran nanti akan lebih kompleks lantaran berasal dari dalam dan luar negeri. Dari luar negeri ekonomi Indonesia masih akan dihadapkan pada ketidakpastian ekonomi global sebagai akibat meningkatnya tensi geopolitik di sejumlah kawasan serta perubahan iklim.
Pemerintahan Prabowo - Gibran nantinya diperkirakan juga akan dihadapkan pada era suku bunga tinggi. Atas dasar itu, maka kabinet yang terbentuk diharapkan bisa menjaga disiplin fiskal yang telah dibangun oleh pemerintahan Jokowi dengan tetap memperhatikan rasio utang luar negeri. Dari sisi domestik Tauhid meminta pemerintahan baru waspadai pelemahan konsumsi yang terus terjadi beberapa waktu terakhir.
Siapa Kandidat Calon Menteri Ekonomi Prabowo?
Berbagai tantangan ekonomi dan kemampuan dalam pengelolaan program prioritas diakui anggota Dewan Pakar TKN Prabowo-Gibran, Drajad Wibowo sebagai salah satu faktor yang dipertimbangan dalam penyusunan kabinet di pemerintahan mendatang. Menurut Drajat upaya transisi fiskal sudah mulai berjalan dalam penyiapan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja (RAPBN) 2025.
Transisi aspek fiskal ini cenderung penting untuk memastikan kelancaran keuangan dan kontinuitas operasional pemerintah yang mengalami perubahan dari satu periode keuangan ke periode keuangan berikutnya. Meski begitu ia mengatakan urusan penyusunan kabinet menjadi domain langsung antara Prabowo dan Gibran dengan pimpinan partai koalisi.
"Dewan Pakar tetap intensif membahas perumusan turunan program Prabowo-Gibran. Lebih untuk implementasi nanti dalam pemerintahan Presiden Prabowo," ujar Drajad saat berbincang dengan Katadata.co.id.
Baik Prabowo maupun Gibran belum secara spesifik menjelaskan mengenai sosok-sosok yang akan mengisi posisi penting di kementerian. Meski begitu Sekretaris Jenderal Partai Gerindra, Ahmad Muzani mengatakan Prabowo pasti akan mempertimbangkan berbagai hal dengan cermat dalam menentukan posisi menteri terutama untuk kementerian strategis.
Muzani mengatakan Prabowo akan mempertimbangkan unsur profesionalitas dalam mengisi posisi menteri termasuk bila calon tersebut diajukan oleh partai politik. "Orang partai politik bisa juga menjadi profesional karena sesungguhnya keahlian yang dimiliki oleh orang politik juga tidak kalah ahlinya dengan orang yang di bidang profesi tertentu," katan Muzani di kompleks Parlemen Senayan beberapa waktu lalu.
Saat belum ada nama yang dirilis yang oleh Prabowo sebagai kandidat menteri di bidang ekonomi, laporan terbaru yang ditulis Bloomberg menyebut terdapat empat nama kandidat Menteri Keuangan. Mereka adalah Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara Kartika Wirjoatmodjo, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Ketua Regulator Keuangan Mahendra Siregar dan Direktur Utama Bank Negara Indonesia Royke Tumilaar.
Nama Kartika atau dikenal Tiko juga pernah disebut Prabowo sebagai calon menteri keuangan bersama dengan ekonom senior sekaligus Menkeu periode 2013-2014 Chatib Basri saat menghadiri acara Mandiri Investment Forum (MIF) 2024 yang digelar awal Maret. Saat ditanya wartawan ihwal kans untuk menjadi menkeu, Tiko menjawab sambil tertawa. “Belum ada itu,” katanya singkat.
Budi Gunadi pun tak bicara banyak saat dikonfirmasi mengenai namanya yang masuk bursa Menkeu. Budi yang pernah menjabat sebagai Direktur Utama Bank Mandiri dari 2013 hingga Maret 2016 ini mengatakan daftar kandidat yang akan menjadi calon Menkeu berikutnya menjadi wewenang Prabowo. "Itu kan yang bicara dari teman-teman wartawan. Nanti yang mutusin kan presiden terpilih," kata Budi di Kantor DPN Apindo, Rabu (8/5).
Adapun Chatib Basri berkilah saat ditanya mengenai kansnya untuk kembali menjabat Menkeu. Chatib sebelumnya pernah menjadi menteri keuangan di periode kedua pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono, pada Mei 2013-Oktober 2024.
“Bursa Menkeu? Bursa efek mungkin,” ujar Chatib di sela Grab Business Forum di Ballroom Hotel Kempinski, Selasa (14/5).
Berbeda dengan bursa calon Menkeu, nama Airlangga menjadi satu-satunya kandidat yang muncul untuk mengisi posisi Menteri Koordinator Perekonomian. Ketua DPP Golkar Dave Laksono mengatakan Airlangga telah menunjukkan kinerja terbaik selama menjabat Menko Perekonomian.
Dave mengatakan Airlangga bisa mengawal perekonomian tetap tumbuh meski di tengah resesi global akibat pandemi Covid-19. “Beliau bisa menjalankan fungsinya dengan baik. Dan dapat menjalankan visi dan misi pemerintahan,” ujar Dave saat dihubungi.
Lebih jauh sumber Katadata di internal Golkar mengatakan partai beringin juga masih mendukung kinerja Agus Gumiwang Kartasasmita yang menjabat Menteri Perindustrian untuk kembali duduk dalam kabinet. Posisi ini belakangan disebut-sebut menjadi incaran PAN. Saat dikonfirmasi, Sekjen PAN Eddy Soeparno menyangkal kabar itu. Ia memastikan PAN sepenuhnya menyerahkan putusan pos menteri pada Prabowo.
Sementara itu, Golkar dikabarkan mengincar kursi Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) yang dalam 3 periode pemerintahan terakhir selalu diisi oleh menteri dari kalangan profesional. Airlangga membantah rumor itu. “Ga ada yang rebutan,” ujar Airlangga.
Di sisi lain, dibanding mengangkat menteri ESDM dari partai, Prabowo justru diminta menunjuk figur yang berani melaksanakan kebijakan tidak populer untuk mengisi jabatan Menteri ESDM dari kalangan non partai. Pakar Pakar Ekonomi Energi Universitas Gadjah Mada (UGM), Fahmy Radhi menila mantan Menteri ESDM Ignasius Jonan dan Kepala Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (SKK Migas) Dwi Soetjipto (Tjip) menjadi sosok yang cocok untuk mengisi pos menteri energi.
Fahmy berpendapat, dua figur tersebut punya rekam jejak mumpuni dalam sektor energi domestik. Dia mengatakan Jonan punya kontribusi signifikan terhadap divestasi 51% saham PT Freeport Indonesia (PTFI) pada 2018 lalu. Sementara Tjip yang juga Mantan Direktur Utama PT Pertamina berperan dalam pembubaran Pertamina Energy Trading Limited (Petral) yang saat itu bertugas untuk melaksanakan fungsi impor minyak mentah dan bahan bakar minyak (BBM) dan mengalihkan fungsi Petral ke unit usaha Pertamina melalui Integrated Supply Chain (ISC).
Adapun nama Menteri Badan Usaha Milik Negara Erick Thohir digadang akan mengisi posisi Menteri Koordinator Maritim dan Investasi. Jabatan ini pernah dipegang Erick di masa pemerintahan Jokowi pada Oktober hingga Desember 2023. Saat itu ia menjadi Menko Marvest ad interim menggantikan tugas Luhut Binsar Panjaitan yang tengah dalam pemulihan kesehatan.
