Hidayat Nur Wahid: Maksimalkan Pamdal, Tidak Perlu Polisi Khusus Menjaga Gedung DPR
JAKARTA (17/4) - Wacana pembentukan Polisi Parlemen berbuntut polemik. Yang jadi perdebatan adalah urgensi keberadaan polisi khusus untuk menjaga keamanan Gedung DPR itu.
Yang menarik, perbedaan pandangan juga terjadi di Koalisi Merah Putih (KMP). Tidak hanya Koalisi Indonesia Hebat (KIH) saja yang menolak wacana tersebut.
Wakil Ketua MPR Hidayat Nur Wahid yang berasal dari PKS belum melihat keperluan mendesak terkait wacana pembentukan polisi parlemen.
Jika memaksakan keberadaan Polisi Parlemen, Hidayat khawatir DPR bakal dicap jelek oleh masyarakat.
Bagaimana saja pendapat tokoh PKS itu, simak wawancara Rakyat Merdeka, dengan Hidayat Nur Wahid, Rabu (15/4):
Anda merasa wacana ini perlu dikritisi?
Ya, wacana ini layak dikritisi. Jangan sampai menghadirkan kontroversi. Jangan pula semakin memposisikan DPR sebagai lembaga yang dinilai negatif oleh publik.
Tidak perlu Polisi Parlemen?
Kalau menurut saya memang DPR sebagai lembaga perwakilan rakyat yang sipil dan demokratis, sudah semestinya bisa melakukan pengamanan untuk dirinya, tanpa harus melibatkan secara formal yang disebut sebagai Polisi Parlemen.
Berarti Anda tidak setuju?
Saya lebih cenderung untuk memastikan sebagai lembaga demokratis sipil jangan di bawah hegemoni dan di bawah pengaman dari pihak non sipil. Pamdal juga sudah cukup, tinggal dimaksimalkan saja perannya.
Pamdal dianggap tidak mampu melerai kerusuhan di Gedung DPR?
Pamdal (Keamanan Internal Kompleks Parlemen) itu sudah cukup. Memang belakangan ini ada masalah insiden di ruangan Fraksi Partai Golkar, ada pemukulan terhadap anggota Dewan, itu justru menimbulkan kritik keras, Pamdal ada di mana. Padahal di setiap lantai ada Pamdal, di setiap komisi ada Pamdal, nah ke mana saja mereka. Jadi menurut saya sekarang Pamdal harus lebih dioptimalkan.
Kalau soal anggaran Rp 2,3 miliar untuk parfum ruangan DPR, bagaimana?
Yang jelas itu (anggaran parfum DPR) tidak diusulkan oleh Fraksi PKS. Kalau menurut saya, pihak Sekjen harus memberikan klarifikasi bahwa itu tidak menjadi usulan Fraksi PKS.
Keterangan Foto:
Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid saat menjadi narasumber dalam Diskusi Kebangsaan “Nilai-Nilai Kebudayaan Menangkal Radikalisme” di Perpustakaan MPR, Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (14/04/2015). Fotografer: Gilang Ramadhan.
Sumber: http://www.rmol.co