Analisis LSI Denny JA, Ungkap Tiga Alasan Partai Gelora Tolak Keras PKS Gabung Koalisi

Peneliti Lingkaran Survei Indonesia (LSI) Denny JA, Ade Mulyana menegaskan yang berhak memutuskan PKS boleh gabung koalisi atau tidak adalah Prabowo Subianto, bukan Partai Gelora. Namun demikian, ia menilai wajar adanya penolakan.

Ade menyebut, terdapat beberapa alasan Partai Gelora yang begitu keras menyuarakan penolakan kehadiran PKS dalam barisan Koalisi Indonesia Maju (KIM). Yang pertama, PKS kerap kali menyindir dan mengejek Prabowo juga Partai Gerindra ketika memutuskan bergabung ke dalam kabinet Presiden Joko Widodo (Jokowi) di periode kedua.

Sindiran itu, tutur dia, makin keras ketika Prabowo memutuskan menggandeng Gibran Rakabuming Raka, anak Jokowi sebagai pasangannya di kontestasi Pilpres 2024. “Apalagi sejak berpasangan dengan Gibran, PKS kerap melontarkan narasi menyerang pasangan Prabowo-Gibran,” kata Ade saat dihubungi Inilah.com, Jakarta, Jumat (3/5/2024).

Kedua, tutur Ade, latar belakang Partai Gelora yang terdiri dari mantan petinggi PKS seperti Anis Matta dan Fahri Hamzah punya riwayat konflik dengan PKS hingga berujung pemecatan dari kepengurusan. Tentu hal ini meninggalkan luka bagi mereka.

Advertisement

“Anis Matta sendiri pernah mengutarakan jika Gelora lahir karena konflik dengan PKS. Latar belakang inilah yang menyebabkan Gelora sangat keras menolak PKS jika ingin bergabung di koalisi Prabowo,” ucapnya.

Terakhir, Ade menilai komposisi KIM sudah sangat gemuk dengan sembilan partai. Belum lagi PKB, NasDem, PPP juga kan bergabung dengan koalisi Prabowo di pemerintahan berikutnya. “Akan besar sekali nanti koalisi di pemerintahan Prabowo jika PKS juga ikut bergabung,” tuturnya.

Namun demikian, Ade menegaskan seluruh keputusan tersebut berada di tangan Prabowo sebagai presiden terpilih. Ia pun turut menilai internal PKS belum solid untuk memutuskan tetap berada dalam oposisi seperti yang dilakukan 10 tahun terakhir atau menjadi koalisi pemerintah.

“Mungkin dua periode menjadi oposisi, membuat PKS sedikit ‘kerepotan’" untuk membiayai partai. Tetapi di sisi lain, mayoritas konstituen PKS sepertinya menginginkan partai ini tetap berada di luar koalisi,” kata Ade.

Diketahui, Partai Gelora secara terang-terangan menolak PKS merapat ke koalisi pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka. Penolakan ini akhirnya memicu perang terbuka antara kedua partai tersebut.

Sekjen Partai Gelora Mahfudz Sidik menyatakan menolak PKS bergabung ke barisan koalisi Prabowo-Gibran. Alasannya, PKS adalah pihak yang terbilang gencar membangun narasi negatif yang menyerang, terutama pada Gibran.

Mahfuz pun mengungkit analogi Nabi Musa tidak perlu berutang kepada Firaun. Mahfuz menyebut PKS selama ini kerap memunculkan narasi yang mengadu domba dan membelah masyarakat.

"Seingat saya selama proses kampanye, di kalangan PKS banyak muncul narasi sangat ideologis dalam menyerang sosok Prabowo-Gibran. Narasi-narasi yang beresiko membelah lagi masyarakat secara politis dan ideologis. Padahal itu yang sering diingatkan oleh Presiden Jokowi dan capres Prabowo," tutur dia, Minggu (28/4/2024).

Penolakan ini pun direspons oleh Ketua DPP PKS Mardani Ali Sera. Melalui akun Instagram pribadinya @mardanialisera, ia menyinggung penolakan itu dengan bertanya kepada sang istri yang juga kader PKS, Siti Oniah. "Oposisi apa koalisi? Ha-ha-ha," tanya Mardani kepada istrinya.

Siti pun sempat menjawab Mardani. Dia lantas menyindir Partai Gelora yang perolehan suara pilegnya tak capai ambang batas parlemen atau parliamentary threshold sebesar 4 persen, sehingga tak lolos ke DPR. "Aduh ya, dengar berita yang menolak PKS untuk koalisi. Aduh, terima kasih ya, itu partai apa ya? Nggak lolos PT gitu loh, masyaallah tabarakallah. Nol koma sekian loh," kata Siti.