Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024 - Pemilu Tempo.co

Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024

image-gnews
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg  2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didukung menjadi bakal calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) 2024 oleh para kiai dan santri.

Dukungan ini dinyatakan dalam maklumat kiai-santri yang dibacakan pada puncak perayaan hari lahir (Harlah) ke-25 PKB pada Ahad kemarin, 23 Juli 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

“Kami para Kyai, Gus, Nyai, Santri dan Pengasuh Pesantren memaklumatkan untuk memenangkan PKB pada Pemilu 2024, karena PKB satu-satunya partai yang dilahirkan oleh PBNU, sebagai saluran politik warga NU,” ujar Badhawi Basir saat membacakan maklumat, Ahad kemarin.

Badhawi mengatakan bagi kalangan kiai-santri, kemenangan Muhaimin dan PKB di Pilpres 2024 merupakan bagian upaya menegakkan kedaulatan warga Nahdliyin atau NU dan kejayaan Indonesia.

Dari maklumat para kiai dan santri itu, Badhawi menilai Muhaimin merupakan satu-satunya capres maupun cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Untuk itu para kiai, santri, dan pengasuh pesantren akan menjadikan pemenangan Muhaimin sebagai presiden maupun wakil presiden sebagai perjuangan akbar atau jihad.

“Kami para kiai, gus, nyai, santri, dan pengasuh pesantren memaklumatkan sebuah perjuangan akbar untuk mengawal, mengusahakan, dan memastikan Gus Muhaimin sebagai sebagai satu-satunya capres atau cawapres dari NU dalam Pilpres 2024,” kata Badhawi. Lantas, siapa sebenarnya Muhaimin Iskandar? Berikut profilnya.

Profil Muhaimin Iskandar

Abdullah Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin adalah politisi Indonesia sekaligus Ketua Umum PKB. Melansir laman pkb.id, Cak Imin disebut sebagai keturunan KH. Bisri Syansyuri yang merupakan salah seorang ulama besar pendiri NU. Ia disebut juga sebagai dzurriyah (keluarga) Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur.

Cak Imin terjun ke dunia politik dengan memulainya sebagai aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Sejak duduk di bangku kuliah, ia aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa.

Selanjutnya: Sempat bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia…

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Pimpinan MPR dan Cak Imin Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

11 jam lalu

Pimpinan MPR dan Cak Imin Sepakat Perlunya Perbaikan Sistem Ketatanegaraan

Perbaikan sistem ketatanegaraan dapat dijalankan melalui amandemen UUD NRI 1945 oleh MPR periode 2024-2029.


DPR Minta BUMN Evaluasi Manajemen BSI

12 jam lalu

Seorang pegawai menghitung uang di Kantor Cabang Thamrin Digital Bank Syariah Indonesia (BSI), Jakarta, Selasa (24/8/2021).(ANTARA FOTO/Aditya Pradana Putra/wsj.)
DPR Minta BUMN Evaluasi Manajemen BSI

Anggota DPR minta Menteri BUMN mengevaluasi manajemen Bank BSI terkait buruknya layanan Bank seperti yang dikeluhkan Pimpinan Muhammadiyah


Aspek Indonesia: Implementasi UU KIA Harus Didukung Pengetahuan Tenaga Pengawas

21 jam lalu

Suasana Rapat Paripurna ke-19 Masa Persidangan V Tahun Sidang 2023-2024 di kompleks parlemen Senayan, Jakarta pada Selasa, 4 Juni 2024. TEMPO/Sultan Abdurrahman
Aspek Indonesia: Implementasi UU KIA Harus Didukung Pengetahuan Tenaga Pengawas

Pengesahan UU KIA dilakukan dalam rapat paripurna DPR di kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Selasa, 4 Juni 2024.


Bertemu Cak Imin di Semarang, Sekar Tandjung Ungkap Dapat Arahan soal Pencalonan Pilkada Solo

1 hari lalu

Ketua DPD PAN Solo Achmad Sapari (tiga dari kiri) menerima sovenir kenang-kenangan yang diberikan Ketua DPD II Partai Golkar Solo, Sekar Tandjung (lima dari kiri) saat mengunjungi Kantor DPD II Partai Golkar Solo, Jawa Tengah, Jumat, 7 Juni 2024. TEMPO/SEPTHIA RYANTHIE
Bertemu Cak Imin di Semarang, Sekar Tandjung Ungkap Dapat Arahan soal Pencalonan Pilkada Solo

Sekar Tandjung menyebut pertemuannya dengan Cak Imin kemarin sebagai sesuatu yang unik.


Minta Ditunda dan Dikaji Kembali, Anggota DPR Nilai Tapera Sebaiknya Bersifat Iuran Opsional

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Minta Ditunda dan Dikaji Kembali, Anggota DPR Nilai Tapera Sebaiknya Bersifat Iuran Opsional

Kebijakan Tapera ini dinilai memberatkan masyarakat sehingga diminta untuk dinda dan dikaji kembali.


DPR Minta Menteri PUPR Basuki Tak Pangkas Anggaran Dirjen Sumber Daya Air

1 hari lalu

Anggota Komisi V DPR RI, Irene Yusiana Roba Putri dalam rapat bersama Menteri PUPR di gedung DPR RI Foto: tangkapan layar YouTube DPR RI
DPR Minta Menteri PUPR Basuki Tak Pangkas Anggaran Dirjen Sumber Daya Air

Anggota DPR RI, Irine Yusiana Roba Putri berharap menteri PUPR tidak memangkas anggaran Dirjen Sumber Daya Air


Soal UU KIA, Ketua Kadin: Kita dapat Ciptakan Generasi Lebih Sehat, Cerdas, dan Produktif

1 hari lalu

Ketua Kadin terpilih Arsjad Rasjid memberikan sambutan usai ditetapkan diri sebagai Ketua Umum Kadin terpilih periode 2021-2026 di Kendari, Sulawesi Tenggara, Kamis 1 Juli 2021. Arsjad Rasjid resmi menjadi Ketua Umum Kadin periode 2021-2026 berdasarkan kesepakatan musyawarah dan mufakat pada Munas VIII di Kendari sedangkan Anindya Bakrie yang sebelumnya mencalonkan diri sebagai ketua umum dipilih menjadi Ketua Dewan Pertimbangan. ANTARA FOTO/Jojon
Soal UU KIA, Ketua Kadin: Kita dapat Ciptakan Generasi Lebih Sehat, Cerdas, dan Produktif

Ketua Umum Kamar Dagang dan Industri (Kadin) Indonesia Arsjad Rasjid merespons pro dan kontra Undang-Undang tentang Kesejahteraan Ibu dan Anak (UU KIA). Pasal dalam aturan itu mengatur soal seribu hari pertama.


PDIP Mendorong Revisi UU KPK, Ini Alasannya

1 hari lalu

Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto usai menghadiri kuliah umum berjudul 'Dilema Intelektual di Masa Gelap Demokrasi: Tawaran Jalan Kebudayaan' pada acara Koentjaraningrat Memorial Lecture XXI/2024', yang diselenggarakan Forum Kajian Antropologi Indonesia (FKAI), di Auditorium Mochtar Riady, Kampus FISIP Universitas Indonesia,  Depok, Senin, 3 Juni 2024. TEMPO/Ricky Juliansyah
PDIP Mendorong Revisi UU KPK, Ini Alasannya

Ketua Komisi III DPR Bambang Wuryanto membuka peluang dilakukan revisi UU KPK.


Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

1 hari lalu

Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Basuki Hadimuljono usai Rapat Kerja Evaluasi APBN Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024 sampai Mei 2024 di ruang Komisi V DPR, Senayan pada Kamis, 6 Juni 2024. Tempo/Bagus Pribadi
Terkini: Ketika Menteri Basuki Hadimuljono Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah, Profil Keponakan Jokowi yang Jadi Manajer di Pertamina

Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur diundur jika ada usulan dari DPR.


Ketika Menteri Basuki Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah

1 hari lalu

Ratusan buruh dari berbagai serikat pekerja se-Jabodetabek saat melakukan aksi unjuk rasa menolak Tapera di kawasan Patung Kuda, Monas, Jakarta, Kamis 6 Juni 2024. Dalam aksinya buruh juga menyerukan penolakan terhadap Uang Kuliah Tunggal (UKT) Mahal, KRIS BPJS Kesehatan, Omnibuslaw UU Cipta Kerja, Hapus OutSourching dan Upah Murah (HOSTUM). TEMPO/Subekti.
Ketika Menteri Basuki Menyesal Tapera Bikin Masyarakat Marah

Menteri Basuki Hadimuljono mengatakan pemberlakuan Tabungan Perumahan Rakyat (Tapera) berpeluang diundur jika ada usulan dari DPR.