Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024 - Pemilu Tempo.co

Profil Muhaimin Iskandar, Ketua Umum PKB yang Didukung Jadi Capres atau Cawapres 2024

image-gnews
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg  2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar (kanan) dan Ketua DPP PKB Yusuf Chudlori (kiri) berbincang dalam rapat pleno Pemenangan Pilpres dan Pileg 2024 di gedung DPP PKB, Jakarta, Senin, 19 Juni 2023. Rapat pleno DPP PKB tersebut memutuskan Muhaimin Iskandar tidak boleh memberikan keterangan apa pun atau berbicara terkait dengan Pilpres 2024 dan memutuskan untuk tetap maju menjadi Capres atau Cawapres 2024. TEMPO/M Taufan Rengganis
Iklan

TEMPO.CO, Solo - Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar didukung menjadi bakal calon presiden (capres) maupun calon wakil presiden (cawapres) 2024 oleh para kiai dan santri.

Dukungan ini dinyatakan dalam maklumat kiai-santri yang dibacakan pada puncak perayaan hari lahir (Harlah) ke-25 PKB pada Ahad kemarin, 23 Juli 2023 di Stadion Manahan, Solo, Jawa Tengah.

“Kami para Kyai, Gus, Nyai, Santri dan Pengasuh Pesantren memaklumatkan untuk memenangkan PKB pada Pemilu 2024, karena PKB satu-satunya partai yang dilahirkan oleh PBNU, sebagai saluran politik warga NU,” ujar Badhawi Basir saat membacakan maklumat, Ahad kemarin.

Badhawi mengatakan bagi kalangan kiai-santri, kemenangan Muhaimin dan PKB di Pilpres 2024 merupakan bagian upaya menegakkan kedaulatan warga Nahdliyin atau NU dan kejayaan Indonesia.

Dari maklumat para kiai dan santri itu, Badhawi menilai Muhaimin merupakan satu-satunya capres maupun cawapres dari kalangan Nahdlatul Ulama (NU). Untuk itu para kiai, santri, dan pengasuh pesantren akan menjadikan pemenangan Muhaimin sebagai presiden maupun wakil presiden sebagai perjuangan akbar atau jihad.

“Kami para kiai, gus, nyai, santri, dan pengasuh pesantren memaklumatkan sebuah perjuangan akbar untuk mengawal, mengusahakan, dan memastikan Gus Muhaimin sebagai sebagai satu-satunya capres atau cawapres dari NU dalam Pilpres 2024,” kata Badhawi. Lantas, siapa sebenarnya Muhaimin Iskandar? Berikut profilnya.

Profil Muhaimin Iskandar

Abdullah Muhaimin Iskandar atau yang lebih dikenal sebagai Cak Imin adalah politisi Indonesia sekaligus Ketua Umum PKB. Melansir laman pkb.id, Cak Imin disebut sebagai keturunan KH. Bisri Syansyuri yang merupakan salah seorang ulama besar pendiri NU. Ia disebut juga sebagai dzurriyah (keluarga) Pondok Pesantren Manbaul Ma'arif, Jombang, Jawa Timur.

Cak Imin terjun ke dunia politik dengan memulainya sebagai aktivis, pengurus partai, anggota dewan, hingga menjadi menteri. Sejak duduk di bangku kuliah, ia aktif di tempat-tempat diskusi dan juga aktif di pergerakan mahasiswa.

Selanjutnya: Sempat bergabung di Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia…

Iklan


Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan


Kasus Pelat Palsu DPR, Polisi Tangkap Pengacara dan Politikus Golkar Henry Indraguna

7 jam lalu

Kabid Humas Polda Metro Jaya Kombes Pol. Ade Ary Syam Indradi saat konferensi pers pengungkapan kasus home industry narkotika tablet PCC dan obat tanpa Ijin edar dari BPOM RI, di Polda Metro Jaya, Jakarta Pusat, Selasa, 21 Mei 2024. Seorang tersangka ditangkap dalam pembongkaran pabrik rumahan narkoba ini. Tersangka berinisial MH (43 tahun) yang perannya sebagai karyawan. Ia bertugas sebagai supir mobil APV, mengambil bahan baku dan mengirim tablet PCC maupun obat tanpa ijin edar dari BPOM RI. TEMPO/Martin Yogi Pardamean
Kasus Pelat Palsu DPR, Polisi Tangkap Pengacara dan Politikus Golkar Henry Indraguna

Polda Metro Jaya menangkap pengacara yang juga politikus Golkar Henry Indraguna karena menggunakan pelat palsu DPR.


Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

15 jam lalu

Seorang ASN menunjukan formulir pendaftaran dari situs BP Tapera, untuk mengajukan permohonan pembiayaan untuk memliki rumah, di Vila Gading Royal, Parung, Bogor, Jawa Barat, 17 Juni 2021. Tahun ini BP Tapera menargetkan pembiayaan 51.000 unit rumah bagi Aparatur Sipil Negara, hingga Pekerja Mandiri, dan Pekerja Swasta, serta WNA yang bekerja di Indonesia lebih dari 6 bulan. Tempo/Jati Mahatmaji
Suara Partai Soal Kebijakan Karyawan Wajib Bayar Iuran Tapera

Sejumlah partai politik turut bersuara tentang iuran wajib Tapera. Begini suara mereka.


Pesan Komisi III DPR setelah Jampidsus Dikuntit oleh Anggota Densus 88

1 hari lalu

Jaksa Agung Muda Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung Febrie Adriansyah memberikan keterangan saat konferensi pers penyampaian hasil Perhitungan Kerugian Negara dalam perkara kasus PT Timah, di Kejaksaan Agung RI, Jakarta, Rabu, 29 Mei 2024. Kejagung RI mengumumkan kerugian negara dalam kasus korupsi tata niaga komoditas timah di wilayah Izin Usaha Pertambangan (IUP) PT Timah Tbk tahun 2015-2022 mencapai 300 trilliun. TEMPO/ Febri Angga Palguna
Pesan Komisi III DPR setelah Jampidsus Dikuntit oleh Anggota Densus 88

Anggota DPR meminta Jaksa Agung menjelaskan ke publik alasan meminta bantuan pengamanan dari TNI setelah penguntitan Jampidsus.


Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

1 hari lalu

Pengendara kendaraan motor saat membeli bahan bakar minyak (BBM) jenis Pertalite di sebuah SPBU di Jakarta, Selasa 23 Januari 2024. PT Pertamina (Persero) belum menghapus BBM jenis Pertalite saat ini. Vice President Corporate Communication Pertamina Fadjar Djoko Santoso mengatakan pihaknya saat ini masih mengkaji rencana itu. Rencana penghapusan Pertalite sebelumnya disampaikan Direktur Utama Pertamina Nicke Widyawati. Ia mengatakan pihaknya mengusulkan agar mulai tahun ini tak menjual BBM yang kadar oktannya (RON) di bawah 91, sehingga menghapus Pertalite yang spesifikasinya saat ini RON 90. Keputusan ini sekaligus menegaskan Pertamina bergerak mengikuti aturan standar emisi Euro 4 dari pemerintah. Nicke mengatakan setelah Pertalite dihapus, perusahaan pelat merah ini akan menggantinya menggunakan produk baru RON 92.Produk itu adalah Pertamax Green 92 yang merupakan campuran antara RON 90 (Pertalite) dengan 7 persen Bioetanol (E7). TEMPO/Subekti.
Penggunaan Pertalite Terus Naik Sejak Pandemi Berlalu, BPH Migas Minta Tambahan Kuota untuk 2025

BPH Migas mengajukan kuota distribusi jenis Pertalite sebesar 31,33 juta kilo liter-33,23 juta kilo liter, naik dari kuota tahun ini


Tanggapan DPR Soal Perpanjangan Usia Pensiun Personel TNI dan Polri

1 hari lalu

Ketua Baleg DPR Supratman Andi Agtas mengetok palu saat rapat kerja mengenai kelanjutan Rancangan Undang-Undang Daerah Khusus Jakarta (RUU DKJ) bersama pemerintah dan DPD di kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 13 Maret 2024. Dalam RUU DKJ, kekhususan yang diberikan kepada Jakarta sebagai pusat perekonomian nasional, kota global, dan kawasan aglomerasi.  ANTARA/Aditya Pradana Putra
Tanggapan DPR Soal Perpanjangan Usia Pensiun Personel TNI dan Polri

DPR menyatakan batas masa usia pensiun seluruh aparat penegak hukum saat ini sudah mencapai 60 tahun, kecuali TNI dan Polri.


4 Pihak yang Keberatan Aturan Tapera

1 hari lalu

Logo Tapera.  Foto : Tapera
4 Pihak yang Keberatan Aturan Tapera

Tapera tidak hanya menuai protes, DPR akan panggil pemerintah untuk mengevaluasi ulang kebijakan tersebut.


Polisi Bisa Awasi Ruang Siber di Revisi UU Polri, SAFENet Minta DPR Buat Batasan yang Jelas

1 hari lalu

Ilustrasi Polisi Indonesia. Getty Images
Polisi Bisa Awasi Ruang Siber di Revisi UU Polri, SAFENet Minta DPR Buat Batasan yang Jelas

Revisi UU Polri dinilai harus disertai dengan mekanisme kontrol atau batasan yang jelas.


Kata Peneliti dan Pengamat soal Polisi Bisa Blokir dan Putus Akses Internet di Revisi UU Polri

1 hari lalu

Ilustrasi Internet Positif atau Internet Baik di Indonesia. Foto: Petir Garda Bhwana / tempo.co
Kata Peneliti dan Pengamat soal Polisi Bisa Blokir dan Putus Akses Internet di Revisi UU Polri

Aturan Polri dapat memblokir dan memutus akses internet di draf revisi UU Polri memantik perhatian publik. Peneliti dan pengamat bilang begini.


Legistalor PDIP Soroti Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Tak Ada Kepastian Timbal Hasil

2 hari lalu

Dua anak tengah sibuk melihat telepon genggam melintas di area perumahan bersubsisdi dikawasan Celengsi, Bogor, Jawa Barat, Sabtu 17 Februari 2024. Seperti diketahui, secara total, KPR BTN tumbuh 10,4 persen secara tahunan (yoy) menjadi Rp257,92 triliun pada tahun 2023.  TEMPO/Tony Hartawan
Legistalor PDIP Soroti Pemotongan Gaji Pekerja untuk Tapera: Tak Ada Kepastian Timbal Hasil

Anggota Komisi IX DPR Edy Wuryanto menilai tidak ada kepastian timbal hasil dari dana yang dikumpulkan dari iuran Tapera.


DPR Bakal Panggil Menteri PUPR Soal Polemik Tapera

2 hari lalu

Pekerja tengah menyelesaikan proyek pembangunan rumah subsidi di kawasan Sukawangi, Bekasi, Jawa Barat, Senin, 6 Februari 2023 .PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. targetkan 182.250 unit KPR FLPP dan Tapera, seiring dengan rasio jumlah kebutuhan rumah (backlog) masih tinggi mencapai 12,75 unit. Tempo/Tony Hartawan
DPR Bakal Panggil Menteri PUPR Soal Polemik Tapera

DPR meminta Kementeria PUPR mendiskusikan lebih dulu dengan Komisi V soal program Tapera yang menjadi polemik di masyarakat.