PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina - Nasional Tempo.co

Lupa Kata Sandi? Klik di Sini

atau Masuk melalui

Belum Memiliki Akun Daftar di Sini


atau Daftar melalui

Sudah Memiliki Akun Masuk di Sini

Konfirmasi Email

Kami telah mengirimkan link aktivasi melalui email ke rudihamdani@gmail.com.

Klik link aktivasi dan dapatkan akses membaca 2 artikel gratis non Laput di koran dan Majalah Tempo

Jika Anda tidak menerima email,
Kirimkan Lagi Sekarang

PBNU Sebut Perlu Komunikasi dengan Israel untuk Membantu Palestina

image-gnews
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (kanan) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) periode 2021-2026 Yahya Cholil Staquf (kanan) bersama Menteri Agama Yaqut Cholil Qoumas menghadiri penutupan Muktamar NU ke-34 di UIN Raden Intan, Lampung, Jumat 24 Desember 2021. Pada Muktamar NU ke-34 itu terpilih Yahya Cholil Staquf sebagai Ketua Umum PBNU dan Miftachul Akhyar sebagai Rais Aam PBNU. ANTARA FOTO/Hafidz Mubarak A
Iklan

TEMPO.CO, Jakarta - Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama atau PBNU Yahya Cholil Staquf mengungkapkan perlu ada perbincangan dengan Pemerintahan Israel untuk membantu Palestina.

Pria yang biasa dipanggil Gus Yahya ini pun menilai pertemuan dengan Israel adalah peluang Indonesia membangun komunikasi untuk mempertanyakan nasib Palestina.

Tanggapan ini merupakan jawaban dari Yahya setelah Kementerian Luar Negeri  membantah membangun komunikasi dengan Israel.

"Sebenarnya ini peluang bagus untuk membuka komunikasi substansial dengan pihak Israel menyangkut nasib Palestina. Tapi pihak Kemenlu mungkin punya kalkulasi spesifik terhadap dinamika politik di lapangan," kata Yahya pada pesan tertulis yang dikirimkan kepada Tempo, Senin 26 September 2022.

Pertemuan dengan Israel ini menurutnya merupakan peluang Indonesia untuk membantu Palestina. Indonesia menurut Yahya bisa harusnya bisa dimanfaatkan Indonesia.

"Prinsipnya, peluang ini seyogyanya tidak disia-siakan karena Palestina sudah teramat lama menunggu proses penyelesaian masalahnya bergerak maju," kata dia.

Meski begitu, Yahya mengatakan bahwa kalkulasi politik apa pun yang dibuat harus diarahkan sebesar-besarnya untuk kemajuan proses penyelesaian masalah. 

"Karena tidak ada alasan moral yang legitimate bagi kita untuk berhubungan dengan Israel selain untuk membantu Palestina, dan menemukan jalan keluar dari kebuntuan saat ini," kata Yahya.

Sebelumnya, salah satu media Israel The Jerusalem Post memberitakan adanya delegasi Indonesia di Israel yang dipimpin seorang pejabat senior. Selain Indonesia, media itu juga mengabarkan jika Pakistan juga mengirim utusan serupa untuk pertemuan rahasia.

"Laporan kehadiran diplomatik dua negara berpenduduk Muslim terbesar di dunia di Israel datang di tengah pemanasan hubungan baru-baru ini antara Israel dan Indonesia," demikian tulis Jerusalem Post pada Selasa, 20 September 2022.

Kabar itu mengklaim, serangkaian pertemuan, pernyataan, dan keterangan baru-baru ini dalam beberapa bulan terakhir pada 2021 menunjukkan bahwa Israel dan Indonesia telah tumbuh lebih dekat.

Menanggapi itu Juru Bicara Kementerian Luar negeri RI Teuku Faizasyah menegaskan tidak ada normalisasi hubungan diplomatik antara Indonesia dan Israel. Ia mempertanyakan kredibilitas pemberitaan yang pertama kali dimunculkan oleh media Israel tersebut.

"Kalau dari Kementerian Luar Negeri sebagai pengampu kebijakan luar negeri Indonesia, tidak ada langkah-langkah, yang mengarah pada normalisasi seperti yang dituliskan media tersebut," kata Faizasyah saat jumpa pers virtual, Kamis, 22 September 2022.

Direktur Timur Tengah Kementerian Luar Negeri Bagus Hendraning Kobarsyih membantah kabar ada delegasi RI yang dikirim ke Israel untuk pembicaraan rahasia.

Bagus menyatakan, kabar ini adalah pola lama yang sering digunakan media Israel untuk framing sebuah isu demi keuntungannya. Ia menganggap berita itu tanpa dasar dan insinuatif.

"Selama Palestina berada dalam penjajahan Israel selama itu pula Indonesia tidak akan membuka hubungan diplomatik dengan Israel," kata Bagus kepada Tempo, Selasa, 20 September 2022.

 Baca juga: Indonesia Dilaporkan Gelar Pembicaraan Rahasia dengan Israel, Kemlu: Hoaks!

Daniel Ahmad

 

 

Iklan



Rekomendasi Artikel

Konten sponsor pada widget ini merupakan konten yang dibuat dan ditampilkan pihak ketiga, bukan redaksi Tempo. Tidak ada aktivitas jurnalistik dalam pembuatan konten ini.

 

Video Pilihan

Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

7 jam lalu

Presiden Jokowi menyampaikan sambutan saat Welcoming Dinner World Water Forum ke-10 2024 di kawasan Taman Budaya Garuda Wisnu Kencana (GWK), Badung, Bali, Minggu, 19 Mei 2024.  ANTARA /Media Center World Water Forum 2024/Fikri Yusuf
Jokowi Minta PBB Berbuat Lebih untuk Selesaikan Masalah Palestina

Presiden Jokowi menilai PBB perlu bertindak lebih menyelesaikan akar persoalan konflik, yakni pendudukan ilegal Israel atas tanah Palestina.


Ebrahim Raisi, Sang Pilar Pembela dan Pelindung Rakyat Palestina

7 jam lalu

Presiden Iran Ebrahim Raisi berbicara dalam konferensi pers seusai berpidato di Majelis Umum PBB, di New York City, AS, 20 September 2023. Presiden Iran Ebrahim Raisi dan Menteri Luar Negeri Iran Hossein Amirabdollahian terkonfirmasi tewas dalam kecelakaan helikopter yang jatuh di area pegunungan dekat perbatasan Azerbaijan pada Minggu, 19 Mei 2024. REUTERS/Shannon Stapleton
Ebrahim Raisi, Sang Pilar Pembela dan Pelindung Rakyat Palestina

Sejak awal perang Gaza, Ebrahim Raisi tidak pernah mengendurkan dukungannya terhadap rakyat Palestina dan faksi perlawanan Hamas.


Jaksa ICC Sedang Upayakan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Pemimpin Hamas

8 jam lalu

Jaksa Pengadilan Kriminal Internasional Karim Khan. REUTERS/Piroschka van de Wouw
Jaksa ICC Sedang Upayakan Surat Perintah Penangkapan Netanyahu dan Pemimpin Hamas

Jaksa ICC sedang meminta surat perintah penangkapan bagi pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan PM Israel Benyamin Netanyahu


Israel Bantah Terlibat dalam Kecelakaan Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi

9 jam lalu

Helikopter yang membawa Presiden Iran Ebrahim Raisi lepas landas, dekat perbatasan Iran-Azerbaijan, 19 Mei 2024. Helikopter yang membawa Raisi kemudian jatuh.  Ali Hamed Haghdoust/IRNA/WANA via REUTERS
Israel Bantah Terlibat dalam Kecelakaan Helikopter Presiden Iran Ebrahim Raisi

Israel dilaporkan membantah terlibat dalam kematian Presiden Iran Ebrahim Raisi, yang tewas akibat kecelakaan helikopter pada Minggu


KH Marzuki Mustamar Disiapkan Tantang Khofifah, PKB Jatim: Tinggal Menunggu

11 jam lalu

KH Marzuki Mustamar yang pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Bahasa Arab Universitas Islam Malang, Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia Kota Malang, dosen di UIN Malang, dan saat ini menjabat sebagai Ketua Tanfidziyah PWNU Jawa Timur, masuk menjadi salah satu calon Ketua Umum PBNU periode 2021-2026. nu.or.id
KH Marzuki Mustamar Disiapkan Tantang Khofifah, PKB Jatim: Tinggal Menunggu

PKB tengah mempersiapkan nama KH Marzuki Mustamar untuk maju di Pemilihan Gubernur atau Pilgub Jawa TImur 2024 untuk menantang Khofifah.


Saat Israel Curigai Hamas Eksploitasi Starlink di Gaza

13 jam lalu

Miliarder Elon Musk (kiri) dan Perdana Menteri Benjamin Netanyahu, mengunjungi pemukiman Kfar Aza di Israel selatan, salah satu lokasi yang menjadi sasaran Hamas pada 7 Oktober lalu, di Kfar Aza, Israel, 27 November 2023. Musk pada hari Senin menyuarakan dukungannya untuk Israel untuk menumpas militan Palestina, Hamas, setelah bertemu Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu. GPO/Amos Ben Gershom
Saat Israel Curigai Hamas Eksploitasi Starlink di Gaza

Saat Elon Musk sumbangkan Starlink untuk misi kemanusiaan di Gaza, Menteri Komunikasi Israel, Shlomo Karhi curiga hal itu bakal dieksploitasi Hamas.


Retno Marsudi: Resolusi Saja untuk Palestina Tidak Cukup

17 jam lalu

Menteri Luar Negeri Retno Marsudi saat wawancara dengan Tempo di kantor Kementerian Luar Negeri, Jakarta, Jumat, 21 Oktober 2022. TEMPO/Tony Hartawan
Retno Marsudi: Resolusi Saja untuk Palestina Tidak Cukup

Retno Marsudi mengatakan resolusi Majelis Umum PBB saja tidak cukup, melainkan perlu ada upaya mewujudkan keanggotaan penuh Palestina di PBB.


Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

18 jam lalu

Seseorang memegang bendera Palestina saat demonstran berbaris menuntut gencatan senjata dan diakhirinya serangan Israel di Gaza, selama konflik yang sedang berlangsung antara Israel dan kelompok Islam Palestina Hamas, di New York City, AS, 19 Maret 2024. REUTERS/Eduardo Munoz
Apa Alasan Negara-negara di Pasifik Menolak Palestina sebagai Anggota Penuh PBB?

Berikut alasan negara-negara di Pasifik menolak status anggota penuh Palestina di PBB.


Aksi Solidaritas Palestina di Semarang Suarakan Boikot Produk Terafiliasi Israel

19 jam lalu

Mahasiwa mengikuti aksi mengecam Israel saat peringatan 76 tahun Hari Nakba di halaman kampus Universitas Pendidikan Indonesia, Bandung, Jawa Barat, Rabu, 15 Mei 2024. Eskalasi pembantaian warga sipil oleh Israel terus terjadi yang memakan korban jiwa puluhan ribu rakyat Palestina di Gaza yang memicu gelombang unjuk rasa anti Israel secara global. TEMPO/Prima mulia'
Aksi Solidaritas Palestina di Semarang Suarakan Boikot Produk Terafiliasi Israel

"Memasifkan gerakan boikot dan menarik investasi dalam bentuk apapun terhadap produk yang mendukung dan berafiliasi dengan zionis Israel," ujar perwakilan aksi, Fikri Arif Pradita, diikuti para peserta


Menteri Israel Benny Gantz Ancam Mundur dari Kabinet Perang Netanyahu

1 hari lalu

Menteri kabinet Darurat Israel dan politisi oposisi Benny Gantz pergi setelah dia berbicara kepada pers di Kiryat Shmona, Israel 14 November 2023. REUTERS/Evelyn Hockstein
Menteri Israel Benny Gantz Ancam Mundur dari Kabinet Perang Netanyahu

Kabinet perang Israel diambang perpecahan. Menteri Benny Gantz yang merupakan tokoh oposisi mengancam akan menarik dukungan dari pemerintahan.