MOMEN Sri Mulyani Panjat Truk Saat Pelepasan 30 Kontainer Barang Impor,Kini Aturan Disederhanakan

Bea Cukai melepas 30 kontainer berisi barang impor setelah adanya relaksasi pembatasan impor. Pelepasan ini disaksikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani. (HO)

TRIBUN-MEDAN.com - Menteri Keuangan Sri Mulyani dan Menko Perekonomian Airlangga Hartarto menyaksikan pelepasan 30 kontainer barang impor di Tanjung Priok, Jakarta, Sabtu (18/5/2024).

Sri Mulyani menyaksikan pelepasan barang impor setelah perubahan aturan sehingga lebih sederhan dan tidak rumit seperti dulu lagi.

Pada saat pelepasan barang impor, Sri Mulyani tampak memanjat truk kontainer yang berisi barang impor.

Awalnya Sri Mulyani bersama Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto dan Wakil Menteri Perdagangan Jerry Sambuaga meninjau pengaturan kembali kebijakan Lartas Barang Impor.

Setelah itu, ketiganya mengecek langsung pengeluaran dua truk kontrainer yang membawa barang impor yang sempat tertahan.

Saat berjalan ke arah truk, Sri Mulyani tiba-tiba memanjat bagian penghubung antara kontainer dan kepala truk dengan bantuan Menko Perekonomian Airlangga.

Melihat aksi Sri Mulyani tersebut, jajaran Bea Cukai dan JITC meminta Menkeu untuk turun dari truk kontainer tersebut.

"Bu, turun, Bu, turun," ujar jajaran Bea Cukai dan JITC.

Sri Mulyani pun turun dari tempat tersebut dan kembali memanjat ke dalam truk agar bisa duduk di sebelah sopir bersama Airlangga.

Kemudian, keduanya pun melambaikan tangan kepada jajaran Bea Cukai dan awak media.

Pelepasan 30 Kontainer Barang Impor

Bea Cukai melepas 30 kontainer berisi barang impor setelah adanya relaksasi pembatasan impor. Pelepasan ini disaksikan oleh Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dan Menteri Keuangan Sri Mulyani.

Diketahui Bea Cukai memang tengah menjadi sorotan setelah sejumlah kasus pembatasan barang impor.

Sekarang pemerintah telah membuat relaksasi pembatasan barang impor.

Warganet cukup geram dengan sikap Bea Cukai yang menahan barang impor.

Kini pelepasan secara simbolis dilaksanakan di Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara, Sabtu (18/5/2024).

30 kontainer yang dilepas oleh pihak Bea Cukai itu terdiri dari 13 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan 17 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak, Surabaya, Jawa Timur.

Dalam pelepasan simbolis yang disaksikan Airlangga dan Sri Mulyani, ada 5 kontainer yang dirilis berisi komoditas besi baja.

"Kami dari Kementerian Keuangan Direktorat Jendreal Bea dan Cukai menyambut gembira perubahan Permendag 36/2024 menjadi Permendag 8/2024 yang menyederhanakan proses persyaratan untuk pelepasan kontainer tersebut, dengan tadi perubahan persyaratan menjadi hanya Laporan Surveyor,“ kata Sri Mulyani dikutip dari Breaking News Kompas TV.

Airlangga menambahkan, 5 kontainer yang dikeluarkan tersebut terdiri dari 4 kontainer milik PT Denso Indonesia yang telah memiliki Laporan Surveyor sehingga telah memenuhi ketentuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024.

Kemudian 1 kontainer dari PT Pandu Equator Prima yang secara langsung telah memenuhi ketentuan Permendag Nomor 8 Tahun 2024 karena berstatus Mitra Utama Kepabeanan (MITA).

Airlangga juga meminta agar Kementerian/Lembaga terkait untuk ikut mendukung upaya percepatan penyelesaian permasalahan perizinan impor tersebut.

Seperti mendorong percepatan penerbitan Persetujuan Impor dan percepatan penyelesaian Pertimbangan Teknis.

“Saya juga meminta seluruh jajaran Pelabuhan Bea Cukai yang ada di pelabuhan, Kepala Kantor Pelayanan Utama, Direktur Layanan Industri Sucofindo, Surveyor Indonesia, Pimpinan JICT untuk bekerja seperti kapal Saturday, Sunday, holiday included sehingga semua kerjaan 24 jam mengeluarkan barang 17 ribu sampai barang ini selesai. Arahan Bapak Presiden barang ini supaya segera dapat dikeluarkan,” tutur Airlangga.

Sebagai informasi, Kementerian Perdagangan telah menerbitkan Peraturan Menteri Perdagangan (Permendag) No 8 tahun 2024 tentang relaksasi impor untuk sejumlah komoditas. Yaitu elektronik, alas kaki, pakaian jadi dan aksesoris pakaian jadi, tas dan katup.

Permendag Direvisi Berkali-kali

Sebelumnya dalam Permendag No 7 tahun 2024, perizinan impor atas barang-barang tersebut dikenakan pelarangan dan pembatasan (Lartas) serta dikenakan Pertimbangan Teknis (Pertek) oleh Kementerian Perindustrian.

Adapun Permendag 7/2024 juga merupakan revisi dari Permendag 36/2023. Untuk mendukung Permendag itu, Kemenperin menerbitkan Permenperin yang memuat aturan Pertek.

Akibat penerapan lartas dan Pertek itu, terjadi penumpukan belasan ribu kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok.

"Hingga saat ini terdata sebanyak 17.304 kontainer di Pelabuhan Tanjung Priok dan sebanyak 9.111 kontainer di Pelabuhan Tanjung Perak yang belum bisa mengajukan Dokumen Impor, karena belum terbitnya Persetujuan Impor dan Pertimbangan Teknis," kata Menko Perekonomian Airlangga Hartarto dalam keterangan pers di Jakarta, Jumat (17/5/2024).

"Kontainer tersebut terdiri dari komoditas besi baja, tekstil, produk tekstil, produk kimia, produk elektronik, dan sejumlah komoditi lainnya," ujarnya.

Airlangga menyampaikan, pemerintah telah merevisi Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 36 Tahun 2023 untuk menyelesaikan kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan.

Selain itu juga akan diterbitkan Keputusan Menteri Keuangan yang menetapkan kembali daftar barang yang terkena Lartas Impor. Hal tersebut juga telah disetujui dalam Rapat Internal dengan Presiden Joko Widodo pada Jumat (17/5) siang.

Ia mengakui, sejak pemberlakuan Permendag 7/2024 per tanggal 10 Maret 2024 untuk pengetatan impor dan penambahan persyaratan perizinan impor berupa Pertek, ditemukan sejumlah kendala dalam proses perizinan impor yang mengakibatkan penumpukan kontainer di beberapa pelabuhan utama seperti Tanjung Priok dan Tanjung Perak.

Permendag Nomor 8/2024 diterbitkan dan mulai berlaku per tanggal 17 Mei 2024. Terhadap barang-barang yang masuk sejak tanggal 10 Maret 2024, dapat diselesaikan dengan mendasarkan pada pengaturan Permendag 8/2024 ini.

“Dengan ditetapkannya Permendag Nomor 8 Tahun 2024 diharapkan dapat menyelesaikan kedua permasalahan atau kendala perizinan impor dan penumpukan kontainer di pelabuhan-pelabuhan utama,” ujarnya.

Ketua Umum Partai Golkar itu menyampaikan, untuk pelaksanaan penyelesaian kedua permasalahan tersebut, para pelaku usaha diminta agar segera mengajukan kembali proses perizinan impor.

Baik yang terkait dengan Persetujuan Impor maupun persyaratan berupa Pertimbangan Teknis. Lebih lanjut, untuk kontainer yang tertahan dan selama ini tidak dapat mengajukan pengurusan perizinan impor, dapat mengajukan kembali semua proses perizinan impor (PI).

Ia menyebut, sesuai dengan arahan Presiden Jokowi, seluruh Kementerian/Lembaga diharap mendukung percepatan ini, terutama untuk Kementerian Perdagangan agar menerbitkan PI dengan cepat.

"Kemudian Kementerian Perindustrian yang juga masih memiliki Pertek di baja maupun di tekstil, itu SLA atau Service Level Agreement-nya maksimal 5 hari. Jadi, ditegaskan maksimal 5 hari ini seluruh perizinannya sudah bisa beres sehingga dari Kementerian Perdagangan bisa menerbitkan PI," kata Airlangga.

"Ketentuan teknis lainnya tentunya diharapkan masing-masing Kementerian/Lembaga bisa mendorong percepatan dan penyelesaian masalah perizinan impor,” ujarnya.

Aturan Lartas dan Pertek Diprotes Pengusaha

Sebelumnya, kebijakan Pertek mendapat kritikan dari sejumlah asosiasi industri. Indonesia Packaging Federation (IPF) misalnya, menilai Permenperin terkait penerbitan Pertek komoditas impor bakal makin mempersulit kegiatan usaha para produsen kemasan nasional.

Sebab, sebanyak 50 persen kebutuhan resin plastik untuk kemasan masih harus diimpor. Hanya ada dua perusahaan di Indonesia yang mampu memproduksi resin plastik terlazim yakni polietilen (PE) dan polipropilena (PP). Itu pun jumlahnya tidak lebih dari 10 jenis resin saja.

"Semua hal ini dalam aturan teknis baru disamaratakan hanya dalam beberapa HS Code, sehingga harus ada izin khusus dengan laporan surveyor yang berbiaya mahal dan memakan waktu lebih lama," kata Business Development Director IPF Ariana Susanti seperti dikutip dari Kontan.co.id, Senin (22/4/2024).

Kondisi ini jelas membuat biaya produksi kemasan di Indonesia membengkak dan menggerus daya saing terhadap produsen kemasan dari negara-negara tetangga di Asia Tenggara.

Senada, Asosiasi Persepatuan Indonesia (Aprisindo) menganggap regulasi tata cara penerbitan Pertek dari Kemenperin belum menjawab masalah kebutuhan impor pelaku usaha.

Yang ada, beleid ini malah makin memperkuat kesan bahwa pemberian izin cenderung berbasis pada diskresi pada kebijakan di Kemenperin. Ditambah lagi, formula pemberian kuota impor belum jelas sampai saat ini.

"Akibatnya, pelaku usaha yang jujur akan semakin sulit mendapatkan kepastian hukum terkait izin impornya," kata Direktur Eksekutif Aprisindo Firman Bakri, Senin (22/4).

Perkumpulan Perusahaan Pendingin Refrigerasi Indonesia (Perprindo) juga menyebut implementasi aturan penerbitan Pertek komoditas impor sangat kacau. Sebagai contoh, Permenperin 6/2024 yang menyasar produk elektronik impor mulai berlaku tertanggal 6 Februari 2024.

Namun, Kemenperin baru mengundang para produsen elektronik dalam forum penyusunan usulan kebijakan importasi produk elektronik konsumsi rumah tangga pada 22 Maret 2024.

"Ini menyiratkan bahwa Kemenperin belum mengetahui data yang dibutuhkan untuk menyetujui permohonan Pertek terkait setelah peraturan berlaku," kata Ketua Dewan Pembina Perprindo Darmadi Durianto, Senin (22/4).

Perprindo juga menilai, semestinya Permenperin ini diterapkan apabila industri hulu elektronik di dalam negeri sudah siap. Lihat saja, saat ini masih banyak bahan baku produk pendingin refrigerasi yang harus diimpor, seperti kompresor untuk produksi air conditioner (AC).

(*/tribun-medan.com)