HNW Kembali Usulkan Pembentukan Badan Kehormatan MPR, Ini Alasannya

Wakil Ketua MPR RI Hidayat Nur Wahid kembali mengusulkan dibentuknya Badan Kehormatan MPR sebagai upaya menghadirkan etika dalam penyelenggaraan kehidupan bernegara sesuai TAP MPR. Hidayat mengatakan usulan ini juga merupakan upaya untuk memastikan setiap anggota dan alat-alat kelengkapan di MPR menjalankan tugas dan amanat rakyat sesuai dengan etika kehidupan berbangsa dan bernegara.

"Kembali gagasan tersebut sebagai respons atas hasil kajian Badan Pengkajian MPR yang menyimpulkan tidak diperlukannya pembentukan Badan Kehormatan MPR dengan alasan bahwa anggota MPR adalah sekaligus anggota DPR dan DPD, yang masing-masing lembaga tersebut sudah memiliki badan kehormatannya sendiri," ujar Hidayat dalam keterangannya, Jumat (17/5/2024).

Pria yang akrab disapa HNW ini memaparkan ada banyak perbedaan antara MPR dengan DPR dan DPD, meski keanggotaan MPR berasal dari dua lembaga tersebut.

Pertama, MPR sebagai suatu lembaga negara dan anggota MPR secara individu memiliki tugas pokok, fungsi dan kewenangan yang berbeda dengan DPR dan DPD. Salah satunya kegiatan sosialisasi 4 Pilar MPR RI yang dilakukan oleh semua anggota MPR.

"Pelaksanaan Sosialisasi ini juga perlu dilakukan dengan baik dan sesuai dengan etika yang berlaku," jelasnya.

Kedua, MPR juga memiliki beberapa poin spesifik yang tidak ada di DPR dan DPD.

"Bukan hanya di MPR ada pimpinan yang berbeda dengan pimpinan DPR maupun DPD, tetapi di MPR ada juga alat kelengkapan yang tidak juga ada di DPRD dan DPR, seperti Badan Pengkajian, Badan Sosialisasi, Badan Anggaran, selain adanya juga Panitia Ad Hoc MPR," imbuh HNW.

Lebih lanjut, HNW mengungkapkan MPR merupakan lembaga negara yang membuat TAP MPR No. VI/MPR/2001 tentang Etika Kehidupan Berbangsa, yang menjadi pedoman bagi semua pejabat dan lembaga negara di Indonesia. Adapun TAP MPR tersebut masih berlaku hingga saat ini.

"Bila lembaga negara lainnya, seperti DPR, DPD, MK, MA, KPU dan bahkan lembaga negara penunjang (state auxiliary organ) seperti KPK memiliki badan kehormatan sendiri, maka sudah sangat seharusnya bila MPR sebagai pihak yang menghadirkan TAP Etika Kehidupan Berbangsa juga memberikan teladan dengan membentuk badan kehormatannya sendiri," ungkapnya.

HNW mengungkapkan gagasan pembentukan Badan Kehormatan MPR bukan dalam rangka mencari-cari kesalahan para anggota MPR. Adapun gagasan ini menjadi dukungan akan tetap hadirnya komitmen beretika oleh penyelenggara negara di MPR dalam menjalankan amanahnya.

"Apalagi di tengah semakin brutalnya kehidupan demokrasi dan semakin rendahnya kepercayaan publik terhadap lembaga perwakilan rakyat, bahkan Wakil Presiden KH Ma'ruf Amin menyebut Indonesia sedang krisis akhlak/moral. Jadi, sudah sepantasnya bila MPR berkontribusi menghadirkan komitmen beretika dalam melaksanakan amanah Rakyat di lembaga permusyawaratan Rakyat dan dengan itu mengembalikan kepercayaan Rakyat terhadap Parlemen dan demokrasi, dengan pelaksanaan TAP Etika Kehidupan Berbangsa tersebut melalui terbentuknya badan kehormatan MPR," ucapnya.

HNW menilai pada rapat pimpinan MPR sebelumnya, gagasan ini juga sudah dapat diterima sebagai komitmen menghadirkan etika dalam pelaksanaan tugas oleh anggota MPR.

"Oleh karena itu, saya berharap agar gagasan ini dapat menjadi salah satu topik bahasan yang diterima dalam rapat gabungan yang akan diagendakan oleh MPR di akhir Mei nanti. Dan memasukkan secara spesifik mengenai badan kehormatan sebagai alat kelengkapan MPR dalam revisi Tata Tertib MPR dan perubahan keempat UU No. 17 Tahun 2014 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD," pungkasnya.