Alasan Menkominfo Wajibkan Starlink Bikin Pusat Operasi di RIMenuju konten utama

Alasan Menkominfo Wajibkan Starlink Bikin Pusat Operasi di RI

Budi Arie khawatir apabila jaringan pusat operasi Starlink belum dibuka di Indonesia maka akan dimanfaatkan untuk bermain judi online dan pornografi.

Alasan Menkominfo Wajibkan Starlink Bikin Pusat Operasi di RI
Menkominfo Budi Arie Setiadi (tengah) bersama Staf Khusus Menkominfo Widodo Muktiyo (kanan) dan Sugiharto (kiri) memberikan keterangan pers di Jakarta, Selasa (30/4/2024). ANTARA FOTO/ Rivan Awal Lingga/Spt.

tirto.id - Menteri Komunikasi dan Informatika (Menkominfo) Budi Arie Setiadi akan melakukan evaluasi berkala terhadap Starlink, layanan internet berbasis satelit, untuk memastikan kepatuhan operator terhadap aturan keamanan data selama Network Operation Center (NOC) atau jaringan pusat operasi belum dibuka di Indonesia.

“Kami akan evaluasi terus,” ujar Budi Arie Ketika ditemui di Badung, Bali, Minggu (19/5/2024).

Budi mengatakan bahwa evaluasi akan dilakukan secara berkala, baik setiap bulan maupun tiga bulan sekali untuk melihat kepatuhan Starlink milik Elon Musk ini.

“Kalau tidak memenuhi (kepatuhan), susah. Kita kan juga sebagai pemerintah harus melindungi warga negara kita,” kata Budi.

Oleh karena itu, terdapat sejumlah isu yang sedang diperjuangkan oleh pemerintah terkait layanan Starlink, yakni pembukaan NOC Starlink di Indonesia, rincian layanan konsumen atau customer service, serta perpajakan.

Apabila NOC tidak ada di sini, kata Budi, terdapat kekhawatiran Starlink akan dimanfaatkan untuk bermain judi online, pornografi, dan sebagainya. Atas dasar kekhawatiran tersebutlah, Kominfo bersikeras agar NOC Starlink ada di Indonesia.

“Sehingga pemerintah Indonesia punya tangan untuk melakukan langkah-langkah bilamana mereka melanggar regulasi yang ada di Indonesia,” kata Budi.

Menurut Budi, meskipun Starlink memiliki berbagai keunggulan untuk mengatasi isu terkait kesenjangan akses internet di daerah-daerah 3T atau tertinggal, terdepan, dan terluar, tidak berarti Starlink akan mendapat perlakuan khusus terkait kepatuhan terhadap regulasi di Indonesia.

“Saya nggak mau mereka ini seperti over the top, entar tanggung jawab ke kita. Ini berbahaya,” kata Budi.

Budi Arie Setiadi menjelaskan bahwa Starlink tidak mendapatkan insentif pajak dari pemerintah, dan tetap wajib melakukan pembayaran sebagaimana operator lainnya.

“Pokoknya, apa yang dibebankan kepada operator seluler atau operator telekomunikasi di Indonesia harus juga sama dibebankan kepada Starlink, supaya level of playing field-nya sama,” kata Budi Arie.

Oleh karena itu, tutur Budi melanjutkan, apabila operator lain membayar pajak pertambahan nilai (PPN) dan pajak penghasilan (PPh), maka Starlink juga diberikan beban serupa.

“Tidak ada (insentif khusus). Cuma Starlink mau berusaha di Indonesia, (kami bilang) oke,” ujar Budi.

Pada Minggu pagi, CEO Tesla Inc. sekaligus SpaceX Elon Musk tiba di Bandara I Gusti Ngurah Rai, Bali, untuk meresmikan peluncuran Starlink bersama Presiden Joko Widodo. Peresmian Starlink dijadwalkan berlokasi di Denpasar, Bali, Minggu sore.

Adapun menteri yang turut hadir dalam peluncuran Starlink adalah Menteri Koordinator Bidang Maritim dan Investasi Luhut Binsar Pandjaitan, Menteri Kesehatan Budi Gunadi Sadikin, Menteri Komunikasi dan Informatika Budi Arie Setiadi, serta Menteri Kelautan dan Perikanan Sakti Wahyu Trenggono.

Baca juga artikel terkait STARLINK

tirto.id - Teknologi
Sumber: Antara
Editor: Maya Saputri