'Politik Jatah Menteri dari Prabowo-Gibran'

'Politik Jatah Menteri dari Prabowo-Gibran'

Kontestasi Pilpres 2024 yang dituding dipenuhi kecurangan dan pelanggaran konstitusi nyatanya masih menyisakan luka tak kunjung kering, terutama bagi partai pemenang pileg, Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. Riak-riak kekecewaan terlihat tak hanya di Jakarta, tetapi juga di daerah.

Foto Presiden Joko Widodo tak lagi terpasang di salah satu ruangan kantor DPD PDI Perjuangan Sumatera Utara. Di dinding hanya tampak foto Wapres Ma'ruf Amin seorang diri ditemani miniatur lambang Garuda, tanpa potret Jokowi. 

Kondisi itu terabadikan kamera wartawan secara tidak sengaja saat mendokumentasikan penyerahan berkas pendaftaran Edy Rahmayadi sebagai bakal calon Gubernur Sumatera Utara melalui PDI Perjuangan pada Senin, 6 Mei 2024.

Ketua Badan Pemenangan Pemilu DPD PDI Perjuangan Sumut Mangapul Purba mengatakan hal itu boleh diartikan sebagai sikap protes para kader atas apa yang menimpa partainya sejauh ini. 

Namun ia juga menjelaskan foto Jokowi jatuh dan pecah saat sedang dilakukan pemasangan spanduk.

"Foto itu terjatuh dan pecah dan tidak mungkin digantung lagi. Nah, apakah itu kebetulan, kan kita nggak tahu, Mas ya. Di ruangan yang lain nggak ada masalah gitu. Ya jadi, apakah itu sikap, boleh iya, boleh tidak, tapi mungkin barangkali itu tanda-tanda alamlah bahwa Banteng itu sedang marah," kata Purba kepada detikX melalui sambungan telepon pada Selasa, 7 Mei 2024.

Walaupun demikian, Purba memastikan pihaknya tetap tegak lurus pada keputusan Ketua Umum PDI Perjuangan. Terkait isu bergabung dengan pemerintahan atau menjadi oposisi, ia serahkan sepenuhnya pilihan tersebut kepada Megawati Soekarnoputri.

Sementara itu, Ganjar Pranowo menegaskan tidak akan bergabung dengan pemerintahan Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka. Dia menyebut partai yang menaunginya, yaitu PDI Perjuangan, pernah melakukan itu dalam dua periode pemerintahan. Meski begitu, Ganjar menyebut keputusan resmi partainya baru akan disampaikan saat rakernas.

"Saya tidak akan di pemerintahan. Semua ternyata ingin bicara, lalu apa yang membuat aneh, buat kami tidak aneh. Setidaknya partai kami PDIP pernah melakukan itu dua periode pemerintahan dan kami tetap hidup dan eksis, dan tetap jaya sampai hari ini," ujar Ganjar dalam halalbihalal Barikade 98 di Jakarta Pusat pada Selasa, 7 Mei 2024.

Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto menyebut keputusan mantan calon presiden Ganjar Pranowo untuk berada di luar pemerintahan Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka sejalan dengan sikap partai.

"Ya, tentu saja (mencerminkan sikap partai), karena ini merupakan sikap kenegarawanan, sikap yang sangat baik bahwa pemilu pun tidak pernah melunturkan sikap dari PDI Perjuangan, PPP, Perindo dan Hanura, Pak Ganjar dan Prof Mahfud dalam berdedikasi, mengabdi kepada bangsa dan negara," ujarnya di Jalan Teuku Umar Nomor 9, Menteng, Jakarta, pada Senin, 6 Mei 2024 dikutip dari CNN Indonesia.

Sementara itu, Ketua Departemen Bidang Pemerintahan DPP PDI Perjuangan Masinton Pasaribu menerangkan partainya sampai hari ini belum memutuskan untuk menjadi oposisi atau bergabung dengan pemerintahan terpilih. Selain itu, belum ada komunikasi resmi dengan pihak Prabowo Subianto.

Menurut Masinton, sebelum menentukan langkah politik, pihaknya terlebih dahulu akan mendengar berbagai pendapat dan aspirasi dari rakyat, kader, dan para pakar.

"Katakan nanti jika PDI Perjuangan di luar pemerintah, bukan berarti antipemerintah. Kadang bisa menjadi bagian dari mitra yang kritis, kadang-kadang juga diperlukan, tapi juga membangun komunikasi serta juga menjalankan visi checks and balances. Jadi, kalaupun berada di luar pemerintahan, bukan asal beda," kata Masinton kepada detikX pada Selasa, 7 Mei 2024.

Jatah Jabatan untuk Lawan

Politikus yang dipecat PDI Perjuangan karena mendukung Prabowo-Gibran, Budiman Sudjatmiko, mengatakan sangat mungkin orang-orang dari partai nonkoalisi Pilpres 2024 menduduki jabatan strategis di kabinet Prabowo. Menurutnya, Prabowo Subianto memilih menteri berdasarkan karakter orang tersebut, bukan partainya. Dengan itu, partai-partai dipersilakan mengusulkan nama-nama kandidat, tapi yang menentukan tetap Prabowo.

"Pak Prabowo nanti tekanannya bukan partainya, tapi pada manusianya. Kalau memang selama ini partainya memang berbeda kubu, tapi kalau sudah ada individu-individu yang diajak ngobrol sama Pak Prabowo ternyata mendukung diam-diam, percaya Pak Prabowo, nggak ada masalah juga, itu hak prerogatif presiden," kata Budiman kepada detikX saat ditemui di daerah Senopati, Jakarta Selatan, Selasa 7 Mei 2024.

Terkait jumlah jatah kursi untuk kubu lawan, Budiman menegaskan Prabowo tidak akan mengkhianati kawan seperjuangannya. Prabowo disebut tetap akan mengutamakan kawan-kawan koalisinya dalam mengisi kursi kabinet. 

"Pak Prabowo ngerti betul siapa yang berkeringat, siapa yang berdarah, siapa yang bercucuran air mata bersama beliau ya, kan. Karena kamu kemarin tidak mendukung kita (tetapi kemudian bergabung setelah kemenangan), ya ketawanya lirih-lirih sajalah, nggak usah mau ngambil semuanya gitu," ujarnya.

Menurutnya, penting untuk merangkul semua pihak. Namun pihak-pihak yang dirangkul harus sepakat dengan program-program prioritas Prabowo-Gibran. Untuk itu, yang akan diajak bergabung ke kabinet kelak adalah orang yang sejak awal sepakat dan tidak nyinyir terhadap gagasan-gagasan Prabowo. 

"Janji melanjutkan IKN, janji makan siang gratis, nah kemudian orang-orang yang sudah sejak awal nyinyir mengatakan bahwa ini nggak prioritas, bahwa ini tidak mendidik, bahwa ini macem-macem, berarti orang itu kan sudah punya argumen untuk menyerang program ini. Tapi, kalau kamu punya teman satu partai yang setuju, Pak Prabowo juga tidak keberatan. Itu persatuan di situ. Aku nggak mau ngajak kamu di sini, tapi aku ngajak temanmu yang setuju dengan tujuan itu," terangnya.

Selain itu, Budiman menyinggung ucapan Luhut Binsar Pandjaitan yang meminta Prabowo tidak memasukkan orang toksik ke dalam kabinetnya. Menurutnya, orang toksik yang dimaksud Luhut adalah mereka yang tidak sepakat dengan ide-ide keberlanjutan Prabowo.

"Kriteria-kriterianya (orang yang disebut toksik oleh Luhut) saya berani katakan ya orang-orang yang jelas-jelas tidak mendukung keberlanjutan," ungkapnya.

Budiman menuturkan Prabowo telah menjalin komunikasi formal maupun informal dengan semua pihak. Secara formal, Prabowo telah berjumpa dengan NasDem dan PKB. Adapun untuk PDI Perjuangan, Prabowo disebut telah bertemu sejumlah kader senior PDI Perjuangan secara informal. Ia yakin, sebelum dilantik Oktober nanti, Prabowo juga akan bertemu dengan Megawati.

"Beberapa hari lalu nggak sengaja di satu kereta ketemu (politikus senior PDI Perjuangan), 'Mas, gimana, jadi nggak Ibu sama Bapak ketemu?', 'Saya kira akan terjadi'. (Politikus tersebut) bilang gitu, pasti akan terjadi. Tunggu waktu saja," tutur Budiman.

"Pak Prabowo mengingatkan saya pada Pak Taufiq Kiemas. Saya melihat ada sosok Pak Taufiq Kiemas di dalam tubuhnya. (Dia) menjalin komunikasi dengan siapa pun," ia melanjutkan.

Sementara itu, Kepala Badan Komunikasi Strategis DPP Partai Demokrat Herzaky Mahendra Putra mengatakan pihaknya tidak khawatir dengan hadirnya partai nonkoalisi ke dalam kabinet yang akan disusun Prabowo. Di sisi lain, Demokrat juga mengingatkan pentingnya keberadaan oposisi bagi pemerintahan yang sah.

Herzaky mengatakan pihaknya sejauh ini menaruh kepercayaan penuh dan menyerahkan urusan pemilihan menteri kepada Prabowo. Ia yakin Prabowo akan menepati kesepakatan yang telah dibuat dengan partainya. Terkait jabatan di kabinet, Demokrat disebut telah memiliki kesepakatan dengan Prabowo. Namun pihaknya enggan memberi tekanan kepada Prabowo terkait hal tersebut.

"Kalau masalah jumlah (jatah menteri), itu yang tahu hanya Mas AHY, Pak Prabowo, dan Allah SWT. Pada waktunya akan disampaikan ke publik. Tentu kalau beliau berbicara mengenai tokoh, hari ini beliau fokus pada kriteria sosok-sosok yang pas untuk membantu Pak Prabowo," kata Herzaky kepada detikX, Selasa, 7 Mei 2024.

Ketua Dewan Pakar PAN Dradjad Wibowo mengatakan Partai NasDem dan PKB, jika bergabung mendukung pemerintahan terpilih, juga akan mendapat jatah kursi di kabinet. Namun jumlah kue yang diperoleh disebut tidak akan lebih banyak daripada partai yang sejak awal telah bersama Prabowo mengarungi Pilpres 2024. Ia menegaskan hal tersebut masih dalam perbincangan di tingkat ketua umum masing-masing partai dan Prabowo Subianto.

"Tapi mereka bukan pendukung dari awal, malah pesaing kan. Jadi seenggaknya itu masuk pertimbangan serius gitu. Jadi tetap dapat, tapi ya rasanya tidak akan lebih besar dari yang ada," kata Dradjad kepada detikX pada Selasa, 7 Mei 2024.

Di sisi lain, PAN disebut belum mendapat kepastian berapa kursi menteri yang akan mereka dapatkan. Saat ini, menurut Dradjad, terkait jumlah kursi menteri masih terus didiskusikan. Angka-angka yang muncul sejauh ini baru kisaran awal.

Sementara itu, salah satu tokoh kunci dalam koalisi pemenangan Prabowo mengatakan kepada detikX,partai-partai dari kubu lawan yang menyeberang ke Prabowo tidak akan mendapat jatah menteri atau jabatan di kabinet lebih dari dua kursi. Setidaknya mereka akan mendapat 1-2 kursi. 

Adapun politikus senior Partai NasDem, Irma Suryani Chaniago, berdalih pihaknya mendukung Prabowo tanpa mahar dan syarat. Pihaknya menyerahkan semua keputusan kepada Prabowo.

"Kami tidak ingin mencampuri urusan presiden terpilih. Yang terpenting bagi kami adalah kesejahteraan rakyat wajib diprioritaskan lebih baik lagi," kata Irma kepada detikX pada Selasa, 7 Mei 2024.

Sumber: DetikX