Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+

Bantah Tak Solid, Elite PDI-P Sebut Semua Kader Boleh Berpendapat Sebelum Megawati Ambil Keputusan

Kompas.com - 20/05/2024, 13:50 WIB
Nicholas Ryan Aditya,
Ardito Ramadhan

Tim Redaksi

JAKARTA, KOMPAS.com - Ketua DPP PDI Perjuangan membantah anggapan yang menyebut partainya tidak solid dan terdapat perbedaan pendapat antara Ketua Umum Megawati Soekarnoputri dan Ketua DPP Puan Maharani.

Basarah menyatakan, PDI-P tetap solid dan semua kader punya hak untuk berpendapat selama Megawati belum memutuskan sikap resmi yang diambil oleh partai.

"PDI Perjuangan tetap kompak dengan sistem demokrasi terpimpin. Sepanjang Bu Mega belum memutuskan satu sikap resmi atas nama kepartaian, seluruh anggota PDI Perjuangan boleh berpendapat," kata Basarah di kawasan Menteng, Jakarta, Senin (20/5/2024).

Baca juga: PDI-P Dianggap Tak Solid, Suara Megawati dan Puan Disinyalir Berbeda

Menurut dia, perbedaan pendapat yang disebut-sebut terjadi di internal PDI-P saat ini disebabkan oleh belum adanya keputusan politik dari Megawati.

Basarah meyakini, semua kader PDI-P akan mempunyai sikap yang seragam ketika Megawati sudah menyampaikan sikapnya.

"Tapi, ketika Bu Mega sudah memutuskan dengan hak prerogatif itu, maka seluruh kader PDI Perjuangan akan tegak lurus pada keputusan yang Ibu Mega ambil," kata Wakil Ketua MPR itu.

Diberitakan sebelumnya, pakar hukum tata negara Refly Harun menduga internal PDI-P tidak solid karena ada perbedaan pendapat antara Megawati, Puan, dan Sekretaris Jenderal Hasto Kristiyanto.

Baca juga: Momen Jokowi Bertemu Puan sebelum Gala Dinner WWF di Bali

“Puan beda, Megawati beda, Hasto beda. Bahkan Puan datang ke Prabowo halal bihalal, Megawati suaranya enggak jelas, tapi pakai amicus curiae (saat sidang sengketa Pemilu Presiden 2024 di Mahkamah Konstitusi),” ujar Refly dalam program Gaspol! yang tayang di YouTube Kompas.com, Jumat (17/5/2024).

“Nah, dari situ kita enggak jelas, PDI-P dan Megawati not a single message anymore. Jadi kalau dulu PDI-P itu single message, apa yang dikatakan Megawati itulah sikap PDI-P, sekarang enggak lagi,” kata dia.

Baca juga: Hasto Ungkap Peluang Megawati Bertemu Prabowo: Saat Agenda Nasional

Adapun Megawati sempat mengirimkan amicus curae atau pernyataan sikap sebagai sahabat peradilan sebelum MK mengetuk palu putusan atas sengketa hasil Pilpres 2024 beberapa waktu lalu.

Sementara, Puan sempat mengikuti acara buka bersama di kediaman Ketua Tim Kampanye Nasional (TKN) Prabowo-Gibran, Rosan Roeslani, saat bulan Ramadhan kemarin.

Menurut Refly, perbedaan sikap kedua elite menjadi salah satu alasan mengapa kini PDI-P terkesan tidak tegas dalam menyikapi pemerintahan ke depan.

Simak breaking news dan berita pilihan kami langsung di ponselmu. Pilih saluran andalanmu akses berita Kompas.com WhatsApp Channel : https://www.whatsapp.com/channel/0029VaFPbedBPzjZrk13HO3D. Pastikan kamu sudah install aplikasi WhatsApp ya.



Terkini Lainnya

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Mardiono Singgung Sandiaga Pernah Mundur sebagai Wagub DKI, Sekjen Rumah SandiUno Beri Tanggapan

Nasional
Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban 'Bullying' karena Harun Masiku

Pengacara: Selama Ini Mas Hasto dan PDI-P Jadi Korban "Bullying" karena Harun Masiku

Nasional
Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Kemenlu Percepat Pemulangan 216 WNI yang Ditahan Imigrasi Malaysia

Nasional
Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: 'Monggo' Saja...

Tak Masalah KIM Koalisi untuk Pilkada di Banyak Tempat, PDI-P: "Monggo" Saja...

Nasional
OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

OIKN Ajukan Tambahan Anggaran Rp 29,8 Triliun untuk Pembangunan IKN

Nasional
KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

KPU Sebut Batas Usia Calon Kepala Daerah Tetap Saat Penetapan karena Pelantikan Ranah Pemerintah

Nasional
Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Jelang Latma Rimpac, KRI Raden Eddy Martadinata-331 Latihan dengan Kapal Perang Brunei

Nasional
Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Dirut Pertamina Patra Niaga Cek Langsung Kondisi Terminal BBM Tuban

Nasional
Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Batu Pertama Diletakkan, Kementerian KP dan FAO Siapkan Pembangunan Fishway di Sukabumi

Nasional
Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Respons Singkat Jokowi soal Wacana Kaesang Maju Pilkada Jakarta, Projo Isyaratkan Peluang

Nasional
Perintahkan Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Jokowi: Daripada Beli, Lebih Bagus Investasi

Perintahkan Akuisisi Sumber Beras Kamboja, Jokowi: Daripada Beli, Lebih Bagus Investasi

Nasional
Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Pihak Hasto Laporkan Penyidik KPK yang Sita Handphone ke Dewas, Tapi Kantor Sudah Tutup

Nasional
Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Komisi II DPR Sebut 40 Persen Pj Kepala Daerah Tidak Layak Memimpin, Tak Paham Tata Kelola Pemerintahan

Nasional
Profil Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Orang Dekat Jokowi yang Segera Jabat Irjen Kemendag

Profil Kapolda Jateng Ahmad Luthfi, Orang Dekat Jokowi yang Segera Jabat Irjen Kemendag

Nasional
Divonis Bersalah, 4 Terdakwa Korupsi Bansos Beras Kemensos Dihukum Ganti Rugi Rp 127 Miliar

Divonis Bersalah, 4 Terdakwa Korupsi Bansos Beras Kemensos Dihukum Ganti Rugi Rp 127 Miliar

Nasional
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
komentar di artikel lainnya
Baca berita tanpa iklan. Gabung Kompas.com+
Close Ads
Oke
Login untuk memaksimalkan pengalaman mengakses Kompas.com